DJADIN MEDIA– Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan silaturahmi antara Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, Rabu pagi, 10 Desember 2025. Pertemuan yang digelar di The Café, Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, berlangsung dari pukul 08.00 hingga 09.30 WIB dan turut dihadiri oleh Wasekjen PPWI, Julian Caisar.
Meski sederhana, pertemuan ini sarat makna strategis. Selain menjadi ajang silaturahmi, pertemuan ini mempertemukan tiga “anak rantau” dari Sumatera yang kini berkiprah di Jakarta. Wilson berasal dari Pekanbaru, sedangkan Dasco dan Julian berasal dari Palembang. Kesamaan latar belakang ini membuat suasana pertemuan berlangsung cair, penuh tawa, dan jauh dari kesan formal, sehingga membuka ruang komunikasi yang lebih jujur dan produktif.
Aspirasi Warga Lampung Selatan
Dalam pertemuan itu, Wilson Lalengke menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang menjadi perhatian PPWI, terutama terkait hak masyarakat kecil yang sering terabaikan. Salah satu isu utama adalah keluhan warga Lampung Selatan terkait ganti rugi lahan pembangunan jalan tol yang hingga kini belum dibayarkan.
Menurut Wilson, para pemilik lahan telah menempuh jalur hukum dan memenangkan gugatan di semua tingkat pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga kasasi dan peninjauan kembali. Namun meski putusan hukum telah inkrah, pembayaran ganti rugi tak kunjung terealisasi. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi warga yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk haknya dipenuhi.
“Ini sudah bertahun-tahun. Warga sudah menang di semua tingkat pengadilan, tapi hak mereka belum dibayarkan. Mereka datang ke PPWI meminta bantuan agar suara mereka didengar,” ujar Wilson Lalengke. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini sangat penting karena menyangkut hak-hak masyarakat dalam proyek strategis nasional.
Kasus Kriminalisasi Lansia di Tangerang
Wilson juga mengangkat kasus dugaan kriminalisasi seorang warga lanjut usia di Kota Tangerang, Banten, yang diduga dilakukan oleh oknum Mabes Polri bekerja sama dengan seorang pengusaha kaya. Menurut Wilson, proses hukum yang menimpa warga lansia tersebut tidak adil dan bahkan “tidak masuk akal sehat.” Kasus ini menggambarkan ketidaksetaraan hukum di Indonesia, di mana masyarakat kecil sangat rentan ketika berhadapan dengan kekuatan modal dan oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.
“Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal kemanusiaan. Seorang lansia diperlakukan seolah-olah tidak punya hak dan martabat. PPWI sangat prihatin dengan hal tersebut,” jelas Wilson.
Klarifikasi Isu Judi Online dan TPPO
Menariknya, sebelum pertemuan berlangsung, Sufmi Dasco Ahmad sempat mengirimkan voice note kepada Wilson untuk memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan kasus judi online dan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Dasco menjelaskan bahwa pada tahun 2012, perusahaan tempatnya bekerja memang mengerjakan proyek pembangunan hotel di Kamboja. Saat itu, proyek tersebut adalah pembangunan hotel biasa untuk kepentingan perhotelan.
“Setelah proyek selesai, kami tidak punya hubungan apa pun lagi dengan hotel itu,” jelas Dasco. Belakangan, hotel tersebut berubah fungsi menjadi tempat judi online yang legal di Kamboja. Dasco menegaskan bahwa perubahan fungsi hotel terjadi jauh setelah proyek selesai dan tanpa keterlibatan dirinya maupun perusahaan yang ia pimpin.
Pertemuan Penuh Keakraban dan Strategi
Selama pertemuan, suasana berlangsung santai, penuh persahabatan, dan saling menghargai. Meskipun membahas isu-isu serius seperti ganti rugi lahan, kriminalisasi masyarakat, serta klarifikasi isu nasional, percakapan tetap hangat dan cair. Wilson berharap melalui pertemuan informal seperti ini, berbagai persoalan masyarakat bisa mendapatkan perhatian yang lebih cepat dan penyelesaian yang lebih manusiawi.
Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ruang strategis bagi PPWI untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan pimpinan DPR RI, sehingga suara masyarakat yang selama ini terabaikan dapat sampai ke tingkat kebijakan nasional. Dasco menyambut baik semua aspirasi yang disampaikan dan berjanji untuk menindaklanjuti isu-isu yang telah dibahas, termasuk potensi kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat kecil.***
