DJADIN MEDIA — Pemerintah Provinsi Lampung kembali menjadi tuan rumah agenda nasional yang strategis. Pada Jumat, 17 Oktober 2025, Balai Keratun, Lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, dipadati peserta Forum Komunikasi MBG: Strategi Komunikasi Berbasis Isu Krisis. Forum ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Republik Indonesia dan Pemprov Lampung, menghadirkan fokus utama pada penguatan komunikasi publik untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Acara dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Direktur Komunikasi Publik Kemenkomdigi, Marroli J. Indarto, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Satgas MBG, serta Satgas Stunting dari seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung, baik secara luring maupun daring, menandai momentum penting untuk menyatukan persepsi dan strategi komunikasi antarinstansi pemerintah.
Marroli J. Indarto menekankan urgensi program MBG sebagai agenda strategis nasional yang membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Ia menyoroti perubahan drastis yang terjadi sejak implementasi program ini. “Dulu, sekitar 40–50 persen siswa berangkat ke sekolah tanpa sarapan, sehingga konsentrasi belajar mereka terganggu. Saat ini, jutaan siswa menerima makanan bergizi lengkap dengan protein dan karbohidrat yang cukup, yang juga meringankan beban orang tua,” jelas Marroli.
Selain itu, Marroli menegaskan bahwa program MBG telah menyediakan jutaan hingga miliaran piring makanan bergizi sesuai arahan Presiden RI, menjadikan anak-anak lebih semangat bersekolah, sehat, dan terjamin gizinya. “Keberhasilan program ini bukan sekadar angka, tetapi juga terukur melalui dampak nyata terhadap kualitas belajar dan kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Forum ini juga menyoroti tantangan komunikasi publik di era digital, terutama menghadapi isu-isu krisis dan informasi negatif yang cepat tersebar. Marroli menekankan perlunya pendekatan adaptif dan kolaboratif antarinstansi. “Informasi positif tentang MBG harus terus digaungkan, tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga melalui percakapan di masyarakat, termasuk grup WhatsApp, radio lokal, dan media cetak agar jangkauan pesan lebih luas dan relevan,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menekankan pentingnya kredibilitas dan relevansi pesan pemerintah. “Forum ini menjadi sarana strategis untuk menyamakan persepsi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga seluruh pejabat daerah memahami cara menyampaikan pesan yang sederhana, kredibel, dan menenangkan publik,” katanya. Ganjar juga menekankan perlunya kehadiran pejabat publik dalam memberi informasi resmi saat krisis, bencana, atau pandemi, untuk mencegah spekulasi dan misinformasi.
Kegiatan semakin memperkaya wawasan peserta melalui diskusi panel yang menghadirkan narasumber berpengalaman, yaitu praktisi komunikasi Jojo S. Nugroho dan praktisi kehumasan Fardila Astari, dengan moderator Muhammad Aprizal Arsyita, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi Lampung. Diskusi membahas teknik mitigasi krisis komunikasi, strategi storytelling dalam kampanye publik, hingga pemanfaatan media digital untuk menyebarkan informasi program nasional secara efektif.
Selain fokus pada MBG, forum ini juga menjadi ajang pertukaran pengalaman antar kabupaten/kota dalam merespons isu krisis dan meningkatkan partisipasi publik. Peserta diajak untuk mengidentifikasi tantangan lokal, merumuskan strategi komunikasi berbasis data, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pesan agar efektif dan efisien.
Pelaksanaan forum ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan strategi komunikasi di daerah, memastikan pesan pemerintah tersampaikan secara optimal, dan masyarakat menerima informasi program MBG dengan jelas. Keberhasilan forum ini tidak hanya meningkatkan efektivitas komunikasi, tetapi juga mendorong dukungan publik yang lebih luas, sehingga tujuan program nasional dapat tercapai secara maksimal.***
