DJADIN MEDIA – Publik kembali diguncang kabar mencengangkan terkait dugaan skandal penjualan aset negara di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Wahana Raharja. Aksi yang disebut-sebut dilakukan secara senyap oleh mantan Direktur Utama perusahaan tersebut kini menyeruak ke permukaan dan menimbulkan gelombang kritik tajam.
Praktisi hukum Hendri Adriansyah menjadi salah satu pihak yang bersuara lantang. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung tidak boleh membiarkan kasus ini mengendap tanpa kejelasan. Menurutnya, dugaan penjualan aset negara yang diduga merugikan kas daerah bahkan berpotensi merugikan negara harus segera dibongkar secara terbuka.
“Kasus ini enggak bisa dingin begitu saja. Pemprov Lampung harus transparan karena ini menyangkut aset negara. Bila perlu, Dirut baru juga harus bicara terbuka soal skandal penjualan aset itu,” ujar Hendri saat diwawancarai, Minggu, 21 September 2025.
Tuntutan Audit Lembaga Resmi
Hendri menekankan, persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan pergantian pucuk pimpinan. Kendati saat ini Pemprov telah menunjuk Asep Muzaki sebagai Direktur Utama baru menggantikan pejabat lama, langkah tersebut dinilai hanya sebatas perbaikan kosmetik jika tidak diikuti tindakan investigasi lebih dalam.
“Harus ada audit dari BPK, BPKP, atau kantor akuntan publik independen. Pertanyaannya, bagaimana bisa aset negara berpindah ke tangan swasta? Apa mekanisme hukumnya? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Itu semua harus diungkap terang-benderang,” tegas Hendri.
Ia menambahkan, audit mendalam bukan hanya untuk memastikan kebenaran dugaan penjualan aset, tetapi juga untuk mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan BUMD agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Pergantian Dirut BUMD Dinilai Tak Menyelesaikan Masalah
Menurut Hendri, penunjukan Dirut baru di PT Wahana Raharja bukanlah solusi final. Justru, momentum ini harus dijadikan pintu masuk bagi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola seluruh BUMD di Lampung.
“Pergantian Dirut itu penting, tapi tidak otomatis menghapus dosa lama. BPK dan lembaga pemeriksa lainnya harus turun tangan mengaudit BUMD-BUMD di Lampung, apalagi dengan munculnya skandal seperti ini,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal di tubuh BUMD. Selama ini, lemahnya sistem pengendalian internal dinilai menjadi celah yang memungkinkan praktik curang, termasuk dugaan penjualan aset negara secara diam-diam.
Desakan Transparansi Pemprov Lampung
Kini, sorotan publik mengarah ke langkah apa yang akan diambil Pemerintah Provinsi Lampung. Skandal ini menjadi ujian besar bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas Pemprov dalam mengelola aset negara maupun daerah.
Jika kasus ini dibiarkan tanpa audit dan pengungkapan secara transparan, dampaknya tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
“Kepercayaan publik adalah modal utama bagi pemerintah. Kalau Pemprov diam saja, masyarakat akan menilai pemerintah tidak serius dalam melindungi aset negara,” jelas Hendri.
Publik kini menunggu apakah Gubernur Lampung dan jajarannya berani mengambil langkah tegas dengan menggandeng lembaga pemeriksa negara untuk menuntaskan kasus ini. Jika tidak, skandal PT Wahana Raharja berpotensi menjadi preseden buruk yang melemahkan citra BUMD sekaligus mencoreng wajah transparansi pemerintahan di daerah.***
