DJADIN MEDIA- Lampung Tengah kembali berada dalam pusaran krisis hukum dan politik setelah sejumlah pejabat puncak terseret kasus korupsi dan pelanggaran administrasi. Di tengah situasi yang mengancam stabilitas layanan publik dan roda pembangunan, muncul satu nama yang kini mendapat sorotan: Komang Koheri, Wakil Bupati Lampung Tengah sekaligus pengusaha beras yang dikenal berkarakter tenang dan pekerja keras.
Lahir dari keluarga dengan akar budaya Bali, Komang meniti karier politik melalui PDI Perjuangan dan perlahan membangun reputasinya sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat akar rumput. Di saat krisis mengguncang struktur pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, banyak pihak mempertanyakan: mampukah Komang menjadi figur penyeimbang dan penyelamat jalannya pemerintahan?
Goncangan terbesar dimulai dari penetapan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Operasi tangkap tangan KPK pada 9 hingga 11 Desember 2025 mengungkap dugaan gratifikasi fee proyek bernilai miliaran rupiah. Dana tersebut disebut digunakan untuk menutup utang kampanye Pilkada 2024, memperlihatkan bagaimana praktik transaksional politik kembali menyeret kepala daerah ke ruang pemeriksaan hukum. Penetapan tersangka bagi Ardito tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga menciptakan kekosongan moral dalam kepemimpinan daerah.
Tidak berhenti di situ, Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Welly, juga mulai terseret arus penyelidikan. Pada 8 Desember 2025, ia diperiksa Ditreskrimsus Polda Lampung terkait dugaan keterlibatan dalam proses rekrutmen 387 tenaga honorer di Kota Metro yang dinilai melanggar ketentuan UU No. 20/2023. Meski belum berstatus tersangka, proses hukum terhadap Welly berpotensi menghambat fokus dan kinerjanya sebagai pejabat administratif tertinggi.
Kondisi ini membuat perhatian tertuju pada figur yang dianggap masih “bersih” dari skandal: Komang Koheri. Dengan latar belakang sebagai mahasiswa ekonomi dan pengalaman bertahun-tahun mengelola usaha beras, Komang dipandang memiliki kedisiplinan manajerial yang lebih baik. Kariernya di dunia usaha membentuknya menjadi pribadi yang cermat dalam mengatur alur kegiatan, sementara perjalanan politiknya mengasah kemampuannya membaca situasi dan kebutuhan masyarakat.
Namun pertanyaannya tidak sesederhana apakah Komang mampu menggantikan posisi Ardito. Tantangan yang harus dihadapi jauh lebih besar. Lampung Tengah merupakan daerah yang dalam satu dekade terakhir dihantui oleh skandal rasuah bertubi-tubi. Tiga bupati sebelumnya—Andi Achmad Sampurna Jaya, Mustafa, dan kini Ardito Wijaya—semuanya tumbang akibat kasus korupsi. Pola kronis ini mencerminkan masalah struktural yang mengakar pada sistem birokrasi dan mekanisme pengadaan proyek.
Dalam situasi seperti ini, Komang Koheri bukan hanya dituntut menjaga keberlanjutan layanan publik, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat yang tergerus. Ia perlu memastikan kebijakan tetap berjalan, program prioritas tidak mandek, serta stabilitas ekonomi lokal tetap terjaga. Dengan peran vital Lampung Tengah sebagai sentra pertanian dan distribusi di Provinsi Lampung, kegagalan menjaga stabilitas bisa berdampak luas hingga ke sektor pasokan pangan.
Komang menghadapi ujian kepemimpinan paling besar sepanjang kariernya. Ia harus menavigasi pemerintahan yang pincang, menenangkan publik, memastikan roda pembangunan tetap bergerak, dan pada saat yang sama menjaga integritas di tengah lingkungan yang rawan penyimpangan. Masyarakat kini menaruh harapan, namun juga kewaspadaan.
Apakah Komang Koheri mampu memutus rantai masalah dan menjadi poros stabilitas bagi Lampung Tengah? Atau akankah ia hanya menjadi figur berikutnya yang terseret arus kuat dari krisis struktural yang tak kunjung berakhir?***
