DJADIN MEDIA— Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menambah anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk tahun 2025, namun pihak Fraksi Gerindra menyampaikan kekhawatiran terkait kemampuan sekolah membayar biaya operasional seperti listrik dan kebutuhan sehari-hari. Penambahan anggaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah negeri, sekaligus menggratiskan sebagian biaya komite bagi siswa.
Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan bahwa awalnya Disdikbud hanya menganggarkan BOSDA sebesar Rp6,5 miliar per tahun. Namun dengan adanya tambahan sekitar Rp195 ribu per siswa pertahun, total anggaran diproyeksikan naik menjadi sekitar Rp9–10 miliar per tahun. Meski demikian, pihaknya mengingatkan agar penambahan anggaran ini tidak menimbulkan masalah di lapangan, terutama terkait pembayaran listrik, pemeliharaan ruang kelas, dan operasional sekolah lainnya.
Menurut Asroni, pengalihan anggaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah prioritas. Pengajuan anggaran sebesar Rp1,35 miliar untuk yayasan SMA swasta Siger Bandar Lampung dan dana hibah sekitar Rp500 juta untuk perguruan tinggi negeri tidak disetujui karena bukan merupakan kewajiban pemerintah kota. “Saya minta ke Disdikbud, untuk anggaran yang tidak prioritas masuk semua untuk BOSDA. Saya berharap BOSDA ini benar-benar bisa menggratiskan uang komite,” ujar Asroni dalam wawancara, Rabu (10/12/2025).
Asroni menambahkan bahwa BOSDA plus Dana BOS hanya menghasilkan Rp1,55 juta per siswa per tahun. Jumlah ini dirasa belum cukup untuk menutup kebutuhan operasional, termasuk biaya listrik, air, dan pemeliharaan sarana belajar. “Kalau cuma segitu, jangan sampai listrik enggak kebayar, ruangannya panas karena kipas angin mati,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya penghitungan anggaran yang realistis agar siswa dapat belajar dengan nyaman tanpa terganggu masalah administrasi dan biaya tambahan.
Selain itu, Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung juga akan melakukan kajian lebih mendalam bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Universitas Lampung untuk mengetahui kebutuhan sekolah dan peserta didik secara riil. Hal ini diharapkan bisa menghasilkan alokasi BOSDA yang lebih tepat sasaran dan maksimal untuk prioritas pendidikan di TK, SD, dan SMP.
“Kita ingin anggaran itu maksimal untuk yang memang prioritasnya. Selain itu, sekolah harus fokus pada pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, sehingga semua siswa bisa mendapatkan layanan terbaik tanpa terbebani biaya tambahan,” jelas Asroni. Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap kualitas pendidikan tetap meningkat dan dukungan bagi siswa miskin dapat terjamin melalui program BOSDA yang tepat sasaran.***
