DJADIN MEDIA – Pada awal tahun 2025, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial beras kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa jumlah penerima bantuan beras mengalami penurunan, seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Menurut Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin tercatat 25,22 juta orang, mengalami penurunan sebesar 0,68 juta orang dibandingkan Maret 2023, dan penurunan 1,14 juta orang jika dibandingkan dengan September 2022.
Penurunan penerima bantuan beras ini juga disebabkan oleh perubahan dalam penyaluran bantuan yang lebih terfokus. Pemerintah akan menggunakan data dari desil 1 dan 2 yang mencakup sekitar 14 juta orang berdasarkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), ditambah dengan data lansia tunggal dan perempuan Kepala Keluarga (KK) miskin.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 2025 akan mencakup lebih banyak masyarakat, sehingga mengurangi jumlah penerima bantuan beras.
Bantuan beras ini akan disalurkan dalam bentuk 10 kilogram beras per keluarga setiap bulan pada Januari dan Februari 2025. Sementara itu, untuk mendukung stabilitas pasokan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga akan tetap dijalankan. Pemerintah menyiapkan pasokan 150.000 ton beras per bulan untuk mendukung program ini.
Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa bantuan beras akan dilanjutkan pada periode Januari-Februari 2025 dengan total anggaran sekitar Rp 6 triliun. Setiap bulannya, 16 juta KPM akan menerima total 160.000 ton beras, dengan tambahan 150.000 ton untuk program SPHP.
“Total anggaran untuk program ini lebih kurang Rp 6 triliun, yang diambil dari Bendahara Umum Negara (BUN),” ujar Zulhas.***
