DJADIN MEDIA – Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan pendapatnya mengenai peran gubernur selama masa kepemimpinannya sebagai Walikota Medan, yang dinilainya nyaris tidak ada.
Dalam pernyataannya, Bobby menyebutkan bahwa selama berkeliling di berbagai kabupaten dan kota di Sumut, ia banyak mendengar keluhan terkait infrastruktur jalan. Pengalamannya sebagai kepala daerah tingkat II, ia katakan, membuatnya merasakan secara langsung tatanan pemerintahan yang ada, termasuk bagaimana pemerintah provinsi dan pusat berperan.
“Ketika saya menjadi Walikota Medan, saya merasakan bagaimana struktur pemerintahan ini bekerja,” ungkap Bobby. Ia menambahkan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Sumut, terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sangat besar. Bobby mengingat kunjungan terakhir Jokowi ke Sumut, yang menjadi penutup masa jabatannya.
“Sebagai kepala daerah tingkat II, saya merasakan bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap Sumut,” tegasnya.
Bobby lantas menganalogikan struktur pemerintahan seperti jenjang pendidikan: pemerintah kabupaten/kota diibaratkan sebagai SD, pemerintah provinsi sebagai SMP, dan pemerintah pusat sebagai SMA. Ia menjelaskan bahwa meski SD dan SMA berfungsi dengan baik, ada kekosongan dalam dukungan dari pemerintah provinsi.
“Kami merasakan ada kekosongan; dukungan pemerintah provinsi sangat minim,” tuturnya. Bobby menggarisbawahi bahwa pernyataannya ini bukan untuk menjatuhkan pribadi, melainkan untuk membahas masalah kinerja.
“Dalam hal ini, pemerintah provinsi seharusnya mendengarkan kami, pemerintah kabupaten dan kota,” ungkap Bobby.
Ia melanjutkan bahwa tidak ada bupati, wali kota, atau gubernur yang dapat dianggap hebat tanpa dukungan dari pemerintah di atasnya. Bobby berpendapat bahwa semua pemerintahan, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, seharusnya mengikuti arahan pemerintah pusat.
“Kita bukan mencari gubernur yang paling hebat, tapi gubernur yang mau mendengar dan bisa sejalan dengan pemerintah di bawahnya,” tegasnya. Ia mengajak masyarakat untuk mencari sosok gubernur yang menghargai sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di Sumut.***
