DJADIN MEDIA– Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam pengendalian inflasi serta percepatan sertifikasi produk halal. Melalui perwakilannya, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, Pemprov Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Sertifikasi Produk Halal. Rakor ini digelar secara virtual dari Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).
Sertifikasi Produk Halal, Potensi Besar yang Harus Dimanfaatkan
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia, baik di dalam negeri maupun di pasar global.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin pasar halal dunia. Sayangnya, kita masih tertinggal di peringkat delapan, sementara China justru menduduki posisi pertama. Ini ironis, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Ahmad Haikal Hasan mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung percepatan sertifikasi halal. Dengan bantuan pendamping, auditor, serta tenaga ahli juru sembelih halal, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak berkaitan dengan Islamisasi, melainkan sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Ini bukan soal Islamisasi. Justru ini adalah peluang besar agar produk-produk dalam negeri tidak kalah bersaing dengan produk impor. Dengan sertifikasi halal, kita bisa memperluas pangsa pasar, baik di dalam negeri maupun di mancanegara,” jelas Tito.
Ia juga menekankan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia cenderung memilih produk bersertifikat halal. Oleh karena itu, kemudahan dalam memperoleh sertifikasi akan meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha.
Inflasi Terkendali, Indonesia Masuk 10 Besar Terbaik Dunia
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan kondisi inflasi nasional yang menunjukkan tren positif. Inflasi Indonesia secara tahunan (YoY) pada Februari 2025 tercatat sebesar -0,09%, sedangkan inflasi bulanan (MoM) sebesar -0,48%.
“Indonesia berada di peringkat 10 dari 186 negara dengan inflasi terendah. Bahkan, kita menduduki peringkat pertama di antara 24 negara G20 dalam kategori inflasi terendah,” ujarnya.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa deflasi pada Februari 2025 disebabkan oleh penurunan harga di beberapa sektor, seperti listrik, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
Dengan stabilnya angka inflasi serta upaya pemerintah dalam mendorong sertifikasi halal, diharapkan daya saing ekonomi Indonesia semakin kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.***
