DJADIN MEDIA – Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan protes kepada Presiden Joko Widodo terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB), yang dinilai diskriminatif terhadap kelompok minoritas berbasis agama dan kepercayaan. Rancangan perpres ini muncul menjelang akhir masa jabatan Jokowi pada 20 Oktober 2024.
Lola Marina Fernandez, koordinator koalisi, menyatakan bahwa surat protes tersebut dikirim setelah mereka membuat petisi penolakan terhadap rancangan perpres tersebut. “Kami mendesak Jokowi untuk tidak menandatangani raperpres ini sebelum dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil tersebut menuntut agar pemerintah memastikan partisipasi publik serta menjamin kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dalam penyusunan aturan sesuai dengan konstitusi. Petisi yang diluncurkan pada 3 Oktober 2024 di platform change.org telah ditandatangani oleh 1.129 orang.
Petisi ini mencakup sejumlah poin yang dianggap berpotensi memicu konflik antarumat beragama dan mendiskriminasi kelompok minoritas. Menurut data Setara Institute, sepanjang 2023 terdapat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, meningkat dibandingkan 2022 yang tercatat 175 peristiwa dengan 333 tindakan.
Gangguan terhadap tempat ibadah juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan 65 gangguan tercatat pada 2023, termasuk 40 gereja, 17 masjid, lima pura, dan tiga vihara. “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah telah memicu banyak gangguan terhadap rumah ibadah, berkontribusi pada kekerasan berbasis agama,” tegas Lola.
Koalisi berharap raperpres tersebut dapat memperbaiki situasi kebebasan beragama, namun aturan yang ada justru memperburuk pelanggaran. Mereka mencatat sejumlah pasal bermasalah, termasuk syarat 90 pengguna rumah ibadah dan dukungan 60 masyarakat sekitar untuk membangun rumah ibadah. “Aturan ini seharusnya berpedoman pada Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016,” tambah Lola.
Di samping itu, ada ketentuan yang menyulitkan kelompok minoritas dalam pengajuan izin rumah ibadah. Lola menekankan bahwa raperpres disusun secara sembarangan tanpa melibatkan masyarakat sipil, termasuk penganut atau organisasi agama, yang kesulitan mengakses draf terbaru raperpres tersebut.
Sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi ini antara lain Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), Sobat KBB, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), SETARA Institute, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Koalisi ini terus berkembang seiring meningkatnya penolakan melalui surat terbuka yang mereka kirimkan.***
