DJADINMEDIA – InsidePolitik – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, memberikan klarifikasi terkait aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah pegawai Kemendiktisaintek. Menurutnya, demonstrasi tersebut merupakan respons terhadap kebijakan mutasi besar-besaran yang sedang dijalankannya.
Satryo menjelaskan bahwa langkah mutasi ini bertujuan untuk memperbaiki struktur di dalam kementerian, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran negara. “Aksi ini berhubungan dengan proses mutasi yang sedang kami lakukan. Kami harus menyesuaikan diri dengan pembagian tugas setelah kementerian dipisah menjadi tiga. Kami perlu penataan ulang untuk memastikan efisiensi anggaran,” ujar Satryo.
Ia juga menyebutkan bahwa para demonstran berusaha menarik perhatian publik dengan isu yang sensasional. “Pendemo itu mencari hal yang unik supaya aksinya mendapat perhatian, tapi intinya kami sedang melakukan pembersihan dan perbaikan,” tambahnya.
Menanggapi tudingan sebagai menteri pemarah dan suka bertindak kasar, Satryo menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. “Itu tidak ada, tidak benar,” tegasnya.
Aksi protes yang digelar pada Senin (20/1/2025) di Gedung D Kemendiktisaintek, Jakarta, melibatkan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Ditjen Dikti. Mereka memprotes pemecatan salah seorang pegawai, Neni Herlina, yang sebelumnya menjabat sebagai Prahum Ahli Muda dan Pj. Rumah Tangga. Para peserta demo mengenakan pakaian serba hitam dan membentangkan spanduk dengan tulisan-tulisan kritis, di antaranya: “Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga” dan “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo dan istri!”
Neni, yang ikut serta dalam aksi tersebut, menceritakan bahwa ia dipecat secara mendadak pada Jumat sore, 17 Januari 2025, tanpa pemberitahuan yang jelas. “Saya diminta keluar dari ruangan dengan nada tinggi dan disuruh membawa semua barang-barang saya,” ungkap Neni, yang merasa bingung dan terkejut dengan pemecatan tersebut. Ia menduga keputusan tersebut terkait dengan kebijakan perubahan meja di ruangannya yang dianggap tidak sesuai oleh pihak kementerian.
Neni juga mengungkapkan bahwa para ASN lainnya merasa tertekan oleh ancaman mutasi yang datang tanpa kejelasan. “Teman-teman di sini bekerja dengan rasa ketakutan. Mereka khawatir ada Neni-Neni lain yang akan diperlakukan dengan cara yang sama,” tambah Neni, yang menilai bahwa ancaman mutasi semacam itu melanggar hak asasi manusia.
Menanggapi tudingan yang lebih pribadi, yaitu mengenai peran istri Satryo dalam kebijakan tersebut, Neni mengaku pernah dipanggil dan dimarahi oleh istri Satryo terkait masalah meja di kantor. “Istri Pak Satryo memang pernah meminta untuk mengganti meja, tetapi saya tidak tahu menahu soal itu. Esok harinya saya langsung dipanggil dan dimarahi,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, berkomentar bahwa perbedaan pendapat semacam ini adalah hal yang biasa dalam organisasi. Ia juga menegaskan bahwa pihak kementerian tetap membuka ruang untuk dialog dan penyelesaian masalah secara baik-baik. “Kami selalu terbuka untuk dialog dan mencari solusi terbaik,” kata Togar.
Sementara itu, situasi ini menunjukkan ketegangan yang terus berkembang di dalam tubuh Kemendiktisaintek, meskipun pihak kementerian berusaha menanggapi dengan sikap yang terbuka dan kooperatif.***
