DJADIN MEDIA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa hingga saat ini, server Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang berada di bawah kementeriannya belum pernah menjadi target peretasan. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam upaya memberikan kepercayaan kepada masyarakat mengenai keamanan data kependudukan.
Tito mengklarifikasi bahwa ucapannya bukan untuk menantang para hacker. Meskipun sistem keamanan yang ada telah siap, ia meminta agar para hacker tidak mencoba meretas server Dukcapil. “Hingga saat ini, server Dukcapil sepertinya belum pernah ditembus. Tapi saya tidak ingin menantang teman-teman hacker. Tolong jangan coba-coba,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Ditjen Dukcapil mendapat alokasi anggaran terbesar di antara lembaga-lembaga di bawah Kemendagri, dengan total anggaran Rp4,792 triliun, di mana Rp2,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk Dukcapil guna kebutuhan operasional dan non-operasional. Hal ini dilakukan untuk mendukung perbaikan sistem digitalisasi, termasuk implementasi sistem single sign-on menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Namun, Tito menegaskan bahwa program tersebut belum bisa diumumkan karena masih memerlukan serangkaian perbaikan. “Kita perlu dukungan dari semua pihak, karena jika kita terburu-buru meluncurkan, sistem ini tidak akan kuat,” katanya.
Ada tiga unsur yang harus diperkuat sebelum program tersebut dirilis:
1. Storage: Daya penyimpanan yang memadai sangat penting agar server tidak mudah jebol. Tito menjelaskan bahwa saat ini backup data masih dibantu oleh INAFIS Polri dan seharusnya memiliki backup data sendiri.
2. Bandwidth: Memperbesar kapasitas untuk menerima dan mengirim data melalui jaringan sangat penting. Bandwidth yang kecil akan memperlemah kemampuan pengiriman atau penerimaan data.
3. Cyber Security: Perlindungan siber juga harus diperkuat untuk mencegah upaya peretasan. “Kita harus pastikan sistem tidak lemot dan tetap aman dari serangan siber,” tambah Tito.***
