DJADIN MEDIA– Menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024 pada 27 November, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan akan potensi aksi borong sembako yang kerap terjadi selama periode pemilihan. Ia pun meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan Bulog dan distributor pangan guna mengantisipasi fenomena tersebut.
“Dalam rapat minggu lalu, kami telah mengingatkan kepada pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan Bulog dan para distributor pangan. Biasanya, menjelang pemilihan, kita seringkali menghadapi aksi borong sembako yang dapat mengganggu pasokan pasar,” kata Tito.
Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran pasokan bahan pokok yang memadai, guna menghindari kelangkaan barang yang dapat merugikan masyarakat. Tito menegaskan bahwa bahan pokok di pasar harus tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan warga, tanpa ada kekurangan yang bisa menciptakan ketegangan sosial.
Tak hanya itu, Mendagri juga mengingatkan potensi mobilisasi masyarakat ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan tujuan politik tertentu. Menurutnya, meskipun masa kampanye berlangsung hingga 23 November, waktu setelahnya, yaitu masa tenang pada 24-26 November, harus dimanfaatkan dengan baik untuk menjaga kestabilan politik.
“Pemilu berlangsung pada 27 November, kita perlu mewaspadai segala bentuk mobilisasi yang bisa memengaruhi hasil pemilihan,” tambah Tito.
Pilkada serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Untuk itu, Kemendagri juga telah melarang kepala daerah menyalurkan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD hingga pilkada selesai. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memastikan bahwa surat larangan penyaluran bansos ini telah ditandatangani pada 13 November lalu, guna memastikan tidak ada intervensi politik dalam distribusi bantuan.***
