DJADIN MEDIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Sertifikasi Produk Halal, yang digelar secara virtual pada Selasa (4/3/2025). Dalam forum ini, Pemprov Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, yang mengikuti rapat di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, rakor ini membahas dua agenda utama: percepatan sertifikasi produk halal untuk meningkatkan daya saing industri lokal dan strategi pengendalian inflasi guna menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Sertifikasi Produk Halal: Meningkatkan Daya Saing dan Ekonomi Daerah
Dalam rakor tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya sertifikasi halal sebagai strategi ekonomi nasional, bukan sekadar regulasi keagamaan.
“Indonesia memiliki potensi besar sebagai pemimpin industri halal dunia. Sayangnya, kita masih tertinggal. Saat ini, kita berada di peringkat ke-8, sementara China menduduki posisi pertama. Jika kita lebih disiplin dalam sertifikasi halal, kita bisa menjadi nomor satu,” ujarnya.
BPJPH menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah perlu mendorong sertifikasi halal bagi produk lokal, terutama bagi sektor UMKM dan industri kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Kami siap mengerahkan pendamping, auditor, dan penyelia halal di daerah agar sertifikasi halal dapat dilakukan dengan cepat dan efisien,” tambah Haikal.
Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan bagian dari Islamisasi, melainkan strategi ekonomi yang dapat mengamankan pasar dalam negeri serta membuka peluang ekspor ke negara-negara yang membutuhkan produk bersertifikasi halal.
“Ini bukan isu keagamaan, melainkan strategi ekonomi. Dengan 87% penduduk Indonesia beragama Islam, permintaan produk halal sangat tinggi. Jika kita tidak menguasai pasar sendiri, kita akan diserbu oleh produk halal dari luar negeri,” tegas Tito.
Pengendalian Inflasi: Menjaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat
Selain sertifikasi halal, agenda pengendalian inflasi juga menjadi fokus utama rakor. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi di Indonesia pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09% secara tahunan dan -0,48% secara bulanan. Dengan capaian ini, Indonesia saat ini berada di:
✅ Peringkat 10 dari 186 negara dengan inflasi terendah di dunia
✅ Peringkat 1 dari 24 negara G20 dalam hal inflasi terendah
✅ Peringkat 3 dari 11 negara ASEAN dalam stabilitas inflasi
Tito menegaskan bahwa pemerintah menargetkan inflasi dalam kisaran 1,5% hingga 3,5% agar tetap terkendali tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Masyarakat paling merasakan dampak dari kenaikan harga bahan pokok. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa deflasi Februari 2025 disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas utama, antara lain:
✔ Harga listrik turun, menyebabkan deflasi pada komponen harga diatur pemerintah sebesar 2,65%
✔ Penurunan harga pangan, seperti daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras, berkontribusi terhadap deflasi sebesar 0,93%
✔ Kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil, yang mendorong inflasi komponen inti sebesar 0,25%
“Harga pangan masih menjadi faktor dominan dalam pergerakan inflasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan rantai pasok dan distribusi bahan pokok tetap lancar,” ujar Amalia.
Pemprov Lampung Siap Percepat Sertifikasi Halal dan Stabilitas Inflasi
Sebagai tindak lanjut dari rakor ini, Pemprov Lampung berkomitmen untuk mengambil langkah strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, antara lain:
✔ Mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM dan industri lokal guna meningkatkan daya saing dan ekspor produk halal.
✔ Memastikan stabilitas harga bahan pokok dan memperkuat ketahanan pangan daerah untuk menjaga daya beli masyarakat.
✔ Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemprov Lampung siap mendukung kebijakan nasional dalam sertifikasi halal dan pengendalian inflasi. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Zainal Abidin.
Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan Lampung dapat menjadi salah satu provinsi terdepan dalam industri halal serta menjaga kestabilan ekonomi nasional.***
