DJADIN MEDIA – Pilkada serentak 2024 di Riau menyisakan kisah unik yang menarik perhatian publik. Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), seorang ayah terpilih menjadi gubernur, sementara anaknya berhasil meraih kursi bupati di daerah yang berbeda.
Rapat pleno KPU Provinsi Kepri mengumumkan kemenangan pasangan calon (Paslon) gubernur dan bupati ini. Ansar Ahmad, yang berpasangan dengan Nyanyang Haris Pratamura, terpilih sebagai Gubernur Kepri, sementara putranya, Roby Kurniawan, yang berpasangan dengan Deby Maryanti, terpilih sebagai Bupati Bintan.
Paslon Roby Kurniawan-Deby Maryanti mengalahkan kotak kosong dalam Pilkada Bintan, dengan perolehan suara 49.430 berbanding 22.949 suara untuk kotak kosong pada 27 November 2024. Sementara itu, di tingkat provinsi, Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura meraih 450.109 suara sah, mengalahkan pasangan Muhammad Rudi dan Aunur Rofiq yang memperoleh 367.367 suara sah.
Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, menjelaskan bahwa rekapitulasi hasil pemilu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2024 telah selesai dilakukan dan dituangkan dalam surat keputusan KPU Kepri Nomor 107.
KPU Kepri memberikan waktu tiga hari bagi paslon yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak ada gugatan yang diajukan, KPU Kepri akan mengirimkan surat ke MK untuk mendapatkan pernyataan tidak ada sengketa Pilkada Kepri. Selanjutnya, proses pelantikan pasangan terpilih akan dilanjutkan dengan pemberitahuan ke DPRD Provinsi Kepri.
“Kami menunggu tiga hari untuk melihat apakah ada gugatan ke MK. Jika tidak ada, kami akan melanjutkan ke tahap pelantikan,” ujar Indrawan.
Namun, proses Pilkada Kepri belum sepenuhnya mulus. Baharudin, saksi dari paslon nomor urut 02 Muhammad Rudi dan Aunur Rofiq, menolak menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara. Mereka menilai adanya kecurangan masif yang melibatkan pemanfaatan fasilitas pemerintah, pembagian sembako, serta masalah administrasi yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih, hanya 48 persen di Batam dan 52 persen di seluruh Kepri.
“Kami menolak hasil Pilkada 2024 dan akan membahas langkah selanjutnya,” ujar Baharudin, Minggu (8/12).***
