DJADIN MEDIA– Banjir yang terus menerus melanda Kota Bandar Lampung mengundang perhatian serius dari berbagai pihak, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanganannya. Selama ini, pemerintah lebih sering memberikan bantuan sosial seperti beras atau barang kebutuhan lainnya sebagai respons terhadap bencana banjir, tanpa ada kebijakan regulasi yang mengatasi akar permasalahan banjir itu sendiri. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa pemerintah hanya bertindak reaktif, tanpa upaya pencegahan yang jelas.
Sebuah regulasi yang terintegrasi untuk menangani penyebab banjir di Bandar Lampung sangat dibutuhkan agar permasalahan ini tidak terus berulang. Banjir bukan sekadar musibah yang harus dihadapi, tetapi merupakan tantangan yang harus diatasi dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Salah satu landasan hukum yang perlu menjadi acuan adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia dari bencana, termasuk bencana banjir.
Sebagai bagian dari negara, Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga berbasis pada pencegahan dan mitigasi jangka panjang. “Penanggulangan banjir tidak bisa hanya melalui bantuan sosial yang bersifat sementara. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang menyentuh akar masalahnya,” ujar seorang warga yang merasa terdampak banjir.
Pemerintah Kota Bandar Lampung, sebagai penguasa lokal, seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap kelalaian dalam penanganan bencana banjir. Kelalaian ini membuka celah hukum bagi masyarakat untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah kota melalui mekanisme Onrechtmatige Overheidsdaad atau perbuatan melanggar hukum oleh badan dan pejabat pemerintah. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk pengawasan dan penegakan hukum, agar pemerintah lebih bertanggung jawab dan tidak abai terhadap masalah yang merugikan masyarakat ini.
“Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak untuk menuntut evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah dalam menangani banjir. Ini bukan hanya soal bantuan sosial, tetapi juga soal kebijakan yang dapat meminimalisir bencana serupa di masa depan,” ujar seorang aktivis lingkungan yang menyoroti masalah ini.
Penting bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera merumuskan kebijakan yang lebih terencana dan berbasis pada data yang akurat, untuk menanggulangi bencana banjir secara lebih efektif. Jika tidak, permasalahan banjir akan terus terjadi, dan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pemerintah kota yang gagal menjalankan kewajibannya.***
