DJADIN MEDIA- Ungkapan bahwa anak muda mampu membawa perubahan lebih segar dan gereget dalam bekerja, rupanya tidak berlaku di Provinsi Lampung. Partai Gerindra dengan ketua DPD-nya, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), yang digadang-gadang sebagai simbol pemimpin muda, justru tampak tak mampu membuktikan diri sebagai motor penggerak perubahan. Layaknya anak-anak yang salah mengikat tali layang-layang, kepemimpinan RMD masih goyah, terseret arus konflik agraria, jatuhnya harga komoditas pertanian, hingga carut-marut kebijakan pendidikan.
Lampung sebagai tanah kopi dan lada, sejak lama menyimpan persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan: sengketa lahan antara masyarakat dan korporasi besar, rendahnya harga hasil pertanian, serta praktik kebijakan yang sering menindas rakyat kecil. RMD, yang diharapkan mampu tampil sebagai sosok muda yang progresif, justru lebih sering terlihat sebagai figur yang sekadar mengeluh tanpa solusi.
Petinggi DPD Gerindra Lampung Cuma Ngeluh ke Menteri Agraria
Isu agraria kembali mencuat saat Kepala Badan Pertanahan Nasional yang juga politikus senior Golkar, Nusron Wahid, datang ke Lampung. Dalam konferensi pers, Nusron membeberkan bahwa Gubernur Lampung mengeluhkan banyaknya korporasi yang menguasai ribuan hektar lahan. Dampaknya, pemerintah provinsi maupun warga tidak dapat mengoptimalkan pemanfaatan tanah tersebut.
Namun, keluhan itu berhenti sebatas keluhan. Tidak ada tindakan nyata dari RMD selaku gubernur sekaligus pimpinan partai untuk membentuk tim atau satgas agraria. Padahal, ide sederhana membentuk Satgas Agraria bisa menjadi langkah awal yang membuktikan keberpihakan pemerintah pada rakyat. Sebaliknya, yang terjadi justru seolah memperlihatkan ketidakberdayaan seorang pemimpin muda yang hanya mengadu kepada senior politikus dari partai lain.
Bandingkan dengan isu nasional, di mana Prabowo Subianto sampai harus menyerahkan data warga RI demi melobi penurunan tarif Trump, meski akhirnya Indonesia tetap dikenai pajak 19 persen. Gambaran ini sama: Gerindra di pusat maupun di daerah kerap tampak gagah saat berbicara, tetapi lemah saat mengeksekusi kebijakan.
RMD Belum Jamin Kesejahteraan Petani Singkong
Persoalan kesejahteraan petani singkong di Lampung menjadi bukti lain lemahnya kinerja. Seorang pemilik kebun singkong mengunggah status WA yang viral pada awal Agustus 2025. Ia menuliskan keluh kesahnya bahwa panen melimpah justru membuatnya sedih karena harga jual singkong anjlok hanya Rp1.000 per kilogram. Lebih parah lagi, pabrik dan pengepul memberlakukan potongan hingga 40 persen.
Harga tersebut sangat jauh dari standar yang ditetapkan Menteri Pertanian, yaitu Rp1.350 per kilogram. Bahkan bila dibandingkan dengan Nigeria, negara produsen singkong lainnya, harga singkong di sana mencapai Rp4.000 per kilogram. Kesenjangan ini memperlihatkan betapa lemahnya intervensi pemerintah daerah di bawah kepemimpinan RMD untuk melindungi petani.
Alih-alih menghadirkan solusi berupa regulasi yang adil, subsidi, atau kebijakan perlindungan harga, yang muncul hanyalah suara keluhan dan kekecewaan. Bagi rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari hasil bumi, ini bukan sekadar angka, melainkan masalah perut dan kelangsungan hidup keluarga.
Dukung “Suntik Mati” SMA/SMK Swasta
Di bidang pendidikan, kontroversi mencuat lewat kebijakan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang mendirikan SMA Swasta Siger. Langkah ini dituding sebagai “The Killer Policy” karena dianggap akan menyuntik mati SMA/SMK swasta yang sudah ada. Proses pendirian sekolah ini pun penuh tanda tanya: perizinan yang kabur, bangunan yang belum jelas, serta pelanggaran terhadap empat regulasi pendidikan.
Namun yang paling mengejutkan, justru bukan adanya kebijakan itu, melainkan sikap diam dan bahkan dukungan dari RMD. Alih-alih menegur atau mengingatkan, pemimpin muda Gerindra Lampung ini seakan membiarkan kebijakan bermasalah tersebut berjalan. Bahkan praktik camat dan lurah yang melakukan pendataan siswa secara door to door dengan gaya intimidatif tidak memicu respons kritis darinya.
Padahal jelas, peraturan perundangan seperti Permendikbudristek Nomor 36 Tahun 2014, UU Nomor 16 Tahun 2001, PP Nomor 66 Tahun 2010, hingga Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 dilanggar secara terang-terangan. Ironisnya, setiap pembuatan regulasi memerlukan biaya miliaran rupiah dari uang negara, tetapi justru dilangkahi begitu saja tanpa perlawanan berarti dari pemimpin partai pengusung.
RMD, yang digadang-gadang sebagai wajah muda Gerindra di Lampung, pada akhirnya tampak lebih sibuk membangun citra ketimbang bekerja nyata. Ia seolah menikmati kenyamanan kursi kekuasaan, sementara rakyat Lampung terus berjibaku dengan masalah agraria, harga singkong yang menyedihkan, dan ancaman penelantaran pendidikan.
Refleksi yang muncul jelas: partai pemenang dan penguasa hari ini merasa memiliki legitimasi untuk menabrak aturan, bersandar pada keluhan, dan tetap hidup santai di atas penderitaan rakyat yang seharusnya mereka lindungi.***
