DJADIN MEDIA– Presiden Prabowo Subianto mendapat sentimen negatif dari publik terkait wacana Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini diungkapkan dalam survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Pendiri LSI, Denny Januar Ali, menyebut bahwa performa Prabowo di forum internasional dan sikap tegasnya terhadap korupsi telah menuai respons positif. Namun, isu perubahan sistem Pilkada menjadi sorotan dengan dominasi sentimen negatif.
Sentimen Publik Terhadap Wacana Pilkada Lewat DPRD
Menurut survei LSI, hanya 23,7 persen dari 1.629 percakapan terkait wacana ini yang bersifat positif. Sebaliknya, 76,3 persen publik menilai negatif wacana tersebut. Kritik utama muncul dari kekhawatiran bahwa sistem Pilkada melalui DPRD dapat melemahkan demokrasi dan membuka celah korupsi.
“Publik sangat kritis terhadap isu ini. Mereka menganggap kebijakan itu bertentangan dengan semangat reformasi,” ujar Denny JA.
Dia mengingatkan, upaya serupa pada 2014 juga mendapat penolakan luas hingga akhirnya dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saat itu, lebih dari 80 persen masyarakat menolak pencabutan hak memilih langsung,” katanya.
Denny menyarankan agar Prabowo menghindari kebijakan kontroversial ini untuk menjaga dukungan publik. “Harga politik dari sentimen negatif ini terlalu mahal. Prabowo perlu fokus pada program-program besar yang mendapat dukungan positif masyarakat,” tambahnya.
Program yang Mendapat Dukungan Positif
Meski ada kritik terhadap isu Pilkada, survei LSI juga mencatat tujuh program pemerintahan Prabowo yang mendapat sentimen positif dari masyarakat.
- Perbaikan Gizi Ibu Hamil dan Menyusui
Program ini, dengan frekuensi percakapan sebanyak 2.505, mendapatkan 53,7 persen sentimen positif. Meski diapresiasi, realisasi di daerah terpencil menjadi tantangan. - Swasembada Pangan
Target mencetak 4 juta hektare sawah dalam 3-4 tahun meraih sentimen positif 70 persen dari 7.922 percakapan. Publik optimis dengan dampaknya terhadap ketahanan pangan meski ada skeptisisme terkait efisiensi anggaran. - Kesejahteraan Guru dan Rehabilitasi Sekolah
Dengan frekuensi 17.925 percakapan, program ini mendapat 71,6 persen sentimen positif. Dukungan kuat datang dari masyarakat, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan guru. - Transisi Energi Hijau dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Sentimen positif mencapai 58 persen dari 8.002 percakapan. Meski transisi energi hijau diapresiasi, target pertumbuhan ekonomi dianggap terlalu ambisius. - Penurunan Stunting
Program makan bergizi gratis berbasis pangan lokal memperoleh 52,7 persen sentimen positif dari 2.264 percakapan. Distribusi yang merata hingga daerah terpencil menjadi perhatian utama. - Penyediaan 3 Juta Rumah
Program ini mendapatkan 53,7 persen sentimen positif dari 4.190 percakapan. Tantangan utama terletak pada pendanaan dan waktu realisasi. - Kenaikan Upah Minimum Nasional (UMN)
Dengan frekuensi percakapan sebanyak 5.248, kenaikan UMN 6,5 persen pada 2025 meraih sentimen positif 52,6 persen. Dukungan datang dari pekerja, meski ada kekhawatiran dari kalangan pengusaha terkait daya saing.
Rekomendasi untuk Pemerintah
Denny JA menekankan pentingnya fokus pada program-program yang mendapat dukungan positif. Selain itu, dia menegaskan perlunya transparansi dan pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan.
“Jika dijalankan dengan baik, Prabowo berpotensi dikenang sebagai pemimpin besar Asia, seperti Mahathir Mohamad atau Lee Kuan Yew. Namun, kebijakan yang bertentangan dengan semangat reformasi bisa merusak citra pemerintahannya,” pungkas Denny JA.***
