DJADIN MEDIA– Pekon Sidodadi, yang terletak di Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pekon yang merupakan pemekaran dari Pekon Wayngison ini berdiri sejak tahun 2012 dan memiliki luas 117,75 hektar, dengan pembagian area untuk pertanian, pemukiman, perkebunan, dan perikanan.
Kepala Pekon Sidodadi, Hariyatno, mengungkapkan bahwa sebagian besar penduduk pekon ini adalah pendatang dari Pulau Jawa yang telah menetap sejak tahun 1960. Mayoritas warga bekerja sebagai petani dan pembudidaya ikan air tawar.
Tahun 2024, Pekon Sidodadi menerima anggaran Dana Desa sebesar Rp771.478.000, yang dialokasikan untuk lima bidang utama: penyelenggaraan pemerintahan pekon, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana darurat dan mendesak.
Hariyatno menjelaskan bahwa dari dana tersebut, telah terealisasi beberapa proyek infrastruktur penting. Di antaranya, pengerasan jalan lapen sepanjang 368 meter dengan lebar 2,5 meter di Dusun I, yang berfungsi sebagai penghubung antar dusun dan jalur utama bagi para petani menuju sawah. Selain itu, pengerjaan gorong-gorong plat di Dusun I juga telah selesai.
“Proyek-proyek ini merupakan hasil musyawarah desa yang bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas warga dan mendukung aktivitas pertanian,” kata Hariyatno.
Dalam hal kesehatan, Hariyatno menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan warga untuk kemajuan pekon. “Kesehatan warga adalah prioritas, dan kami selalu mendukung kegiatan kader posyandu dengan memberikan insentif untuk mereka,” tambahnya.
Selain itu, Hariyatno juga menyebutkan realisasi insentif untuk guru PAUD, guru ngaji, dan katekis umat Katolik. Untuk penanggulangan bencana, pihaknya telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp33.000.000 kepada 22 kepala keluarga selama periode Januari hingga Mei 2024.
Dengan berbagai inisiatif ini, Pekon Sidodadi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan keberlanjutan pembangunan desa.***
