DJADIN MEDIA— Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menjalin koalisi dengan Partai Gerindra, dengan alasan utama kesamaan visi antara kedua partai. Ketua Umum PKB, Cak Imin, menegaskan bahwa visi yang selaras inilah yang mendorong terjalinnya kerjasama politik tersebut.
Dalam acara serah terima dokumen B1 KWK untuk bakal calon kepala daerah dari PKB yang digelar di Jakarta Pusat pada Minggu (18/8), Cak Imin menyampaikan pengumuman ini secara resmi.
“Saya ingin menyampaikan bahwa PKB telah berkoalisi dengan Gerindra,” ujar Cak Imin. “Salah satu alasan kami cocok berkoalisi adalah karena kami sama-sama ingin meluruskan ekonomi yang berbasis konstitusi,” tambahnya.
Cak Imin kemudian menjelaskan bahwa ekonomi berbasis konstitusi merupakan konsep yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Menurutnya, sistem ini harus dipahami dan dijalankan oleh para pemangku kebijakan.
Berbicara di hadapan ratusan bakal calon kepala daerah dari PKB, Cak Imin mengingatkan pentingnya peran konstitusi dalam kebijakan ekonomi, terutama bagi mereka yang kelak akan menjabat sebagai kepala daerah.
“Sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan, penting untuk selalu mengacu pada konstitusi,” tegas Cak Imin. “Meskipun sering dianggap urusan politik, konstitusi juga sangat terkait dengan ekonomi. Jika kita konsisten pada konstitusi, maka ekonomi kita tidak akan terus terombang-ambing,” lanjutnya.
Cak Imin juga sempat menyinggung soal keputusan PKB untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang masih dalam tahap pembahasan oleh desk pilkada partai. Ia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut akan segera rampung, namun menolak memberikan saran lebih lanjut kepada desk pilkada yang sedang menyiapkan strategi untuk Pilkada serentak 2024.
Kepastian mengenai apakah PKB akan bergabung dengan KIM Plus atau tidak, menurut Cak Imin, akan terlihat pada tanggal 19 Agustus mendatang.
“Kita tunggu saja tanggal 19. Kita lihat apa yang terjadi, saya juga belum tahu,” ujar Cak Imin. “Pokoknya, sebagai ketua umum, saya tidak boleh ikut campur. Semua harus diputuskan dengan perhitungan yang matang,” tutupnya.
