DJADIN MEDIA— Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyindir Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait komitmen mereka terhadap konstitusi. Sindiran ini muncul di tengah semakin memanasnya hubungan antara PBNU dan PKB.
Cak Imin menyatakan bahwa ada pihak-pihak di PBNU yang seharusnya memahami dan menghormati konstitusi, terutama terkait dengan upaya mereka untuk menguasai PKB.
“Kalau kita konsisten terhadap konstitusi, maka ekonomi kita tidak akan terus-menerus terombang-ambing dalam ketidakberdayaan,” ujar Cak Imin.
Ia merasa heran ketika ada segelintir orang dari PBNU yang mencoba menguasai PKB. Menurutnya, sebagai ulama dan bagian dari PBNU, mereka seharusnya memahami dan berpegang teguh pada konstitusi.
“Jika Anda ulama, jika Anda bagian dari PBNU, mestinya Anda mengerti dan konsisten terhadap konstitusi,” tegasnya.
Cak Imin juga menekankan bahwa PKB dan PBNU adalah dua organisasi yang berbeda. Oleh karena itu, PBNU tidak memiliki hak untuk mengintervensi langkah-langkah PKB.
Ia juga mengingatkan PBNU untuk menghormati peran masing-masing organisasi dan berpegang pada aturan yang berlaku, termasuk aturan terkait partai politik.
Cak Imin menyarankan agar PBNU atau pihak mana pun yang ingin menyampaikan aspirasi terhadap PKB dapat melakukannya dalam forum yang tepat, seperti Muktamar PKB yang akan digelar pada 24 Agustus di Bali.
“PBNU dan PKB ini dua organisasi yang berbeda, tidak ada hubungan struktural, jadi tolong saling menghargai dan berpijak pada konstitusi negara,” ujar Cak Imin.
“Kami akan muktamar pada 24 Agustus di Bali, dan kami meminta PBNU untuk menghormati konstitusi PKB dan partai politik,” lanjutnya.
Cak Imin menegaskan bahwa semua aspirasi, termasuk dari PBNU dan PCNU, dapat disampaikan kepada peserta Muktamar dan akan dibahas lebih lanjut.
Ketegangan antara PKB dan PBNU telah memuncak dalam beberapa waktu terakhir, dengan kedua belah pihak terlibat dalam perseteruan publik dan bahkan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, sebelumnya mengklaim bahwa ia menerima ‘mandat Tebuireng’ dari para kiai NU untuk memperbaiki PKB agar kembali sesuai dengan khittah. Yahya juga telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Rabu (14/8), di mana mereka turut membahas konflik antara PBNU dan PKB.
