DJADIN MEDIA– Kondisi defisit anggaran yang tengah melanda Pemerintah Provinsi Lampung mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal. Ia menilai Gubernur Rahmat Mirzani Djausal telah bekerja keras dengan berbagai terobosan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Namun, Yozi menekankan bahwa upaya tersebut akan sia-sia jika tidak diikuti oleh kinerja serius dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Yozi, langkah-langkah yang diambil Gubernur Rahmat cukup progresif. Mulai dari program pemutihan pajak untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan pemasukan daerah, menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat guna menarik arus investasi, hingga mendorong alih fungsi lahan dari singkong ke jagung untuk memperkuat sektor pertanian. Selain itu, Gubernur juga dinilai aktif menggerakkan peran BUMD dan membuka akses perizinan investasi yang lebih sederhana, sebagai strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Etos kerja Gubernur memang terlihat masif, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan kinerja perangkat daerah di bawahnya. Inilah saatnya Gubernur melakukan evaluasi serius terhadap OPD yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD,” tegas Yozi saat ditemui di Bandar Lampung, Jumat (19/9/2025).
Yozi menyoroti salah satu sektor strategis yang masih belum tergarap optimal, yakni tambang galian non-mineral. Dengan keterbatasan kewenangan provinsi yang hanya bisa mengelola tambang jenis ini, seharusnya OPD terkait lebih agresif mencari terobosan. Faktanya, kata Yozi, banyak tambang ilegal yang justru merugikan daerah karena tidak menyumbang PAD.
“Saya minta dinas terkait memaksimalkan potensi tambang ini sebagai sumber PAD. Jangan dibiarkan tambang ilegal terus beroperasi tanpa kontribusi. Mereka seharusnya dirangkul dan diberikan kemudahan perizinan, agar legal dan berdampak positif bagi daerah,” ujarnya.
Tak hanya soal tambang, Yozi juga menyinggung peran BUMD yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi Lampung. Menurutnya, masih banyak BUMD yang belum optimal mengelola potensi bisnis daerah. Ia menegaskan, Komisi III DPRD Lampung akan memperketat fungsi pengawasan terhadap OPD dan BUMD, khususnya di sektor-sektor strategis penyumbang PAD.
“Komisi III akan memperketat pengawasan, termasuk meminta laporan yang lebih detail dari OPD terkait realisasi program. Jangan sampai program yang dicanangkan Gubernur hanya berhenti di atas kertas,” tegasnya.
Yozi juga menyoroti peran media yang dianggap penting dalam mengawal jalannya program pemerintah daerah. Menurutnya, media harus berperan aktif sebagai penyeimbang, memberikan catatan kritis terhadap kinerja OPD, sekaligus menyampaikan informasi terbuka kepada masyarakat. Transparansi, katanya, menjadi kunci agar masyarakat tahu sejauh mana upaya pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran.
“Media harus ikut mengawal dan memberi informasi terbuka kepada publik. Ini penting agar kinerja OPD dalam mendongkrak PAD benar-benar terukur dan transparan,” jelasnya.
Dengan nada optimistis, Yozi menegaskan bahwa Lampung mampu keluar dari tekanan defisit anggaran jika seluruh elemen birokrasi bekerja seirama dengan visi kerja Gubernur Rahmat. Ia menilai sinergi, disiplin, dan inovasi adalah kunci untuk mewujudkan Lampung yang lebih mandiri secara fiskal.
“Saya yakin target peningkatan PAD Lampung bisa tercapai, asalkan setiap elemen birokrasi bergerak seirama dengan visi kerja Gubernur. Jangan hanya Gubernur yang berlari kencang, sementara OPD berjalan di tempat,” pungkasnya.***
