DJADIN MEDIA– Pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menegaskan komitmen menjadikan data sebagai “kompas pembangunan” yang menjadi dasar pijakan dalam menyusun setiap kebijakan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara Peluncuran Buku Statistik dan Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Senin (29/9/2025), sekaligus memperingati Hari Statistik Nasional (HSN).
Acara ini tidak hanya sebatas seremoni, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat literasi statistik di tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan yang hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa data merupakan pondasi pembangunan yang harus dimaknai bukan hanya oleh para ahli, melainkan juga oleh masyarakat luas.
“Dengan data kita melangkah, wujudkan Lampung yang sejahtera dan maju. Data bukan hanya milik para ahli, tetapi milik semua orang. Dengan literasi yang baik, masyarakat dapat memahami arah pembangunan dan ikut mengawal jalannya kebijakan,” tegas Gubernur Rahmat dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov.
Pada kesempatan tersebut, BPS meluncurkan tiga buku penting yang diyakini akan memperkaya khazanah literasi statistik di Lampung. Ketiga buku tersebut adalah Cerita di Balik 12 Indikator Statistik, Statistik Terpisah: Tren dan Insight Data BPS, serta Potret Kemiskinan di Provinsi Lampung. Masing-masing buku disusun dengan pendekatan naratif yang tidak hanya menghadirkan angka, tetapi juga menyajikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat awam.
Sekdaprov menekankan bahwa buku ini memiliki peran strategis, terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Dengan adanya data yang lebih terperinci, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar tepat sasaran, menyentuh akar permasalahan, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. “Buku ini sangat relevan sebagai referensi kebijakan. Peta kemiskinan yang ditampilkan misalnya, bisa menjadi panduan dalam menentukan prioritas program bantuan maupun pembangunan,” jelasnya.
Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan data yang akurat, kredibel, dan dapat dimanfaatkan secara luas. Ia menegaskan bahwa data yang dikumpulkan bukan hanya deretan angka, melainkan juga cerita dan potret kehidupan masyarakat Lampung. “Kami ingin masyarakat bisa melihat bahwa data bukan sekadar tabel, melainkan kisah yang merefleksikan kondisi nyata. Misalnya, tingkat kemiskinan tidak hanya bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari konsumsi masyarakat sehari-hari. Itu yang harus diperhatikan pemerintah,” ungkapnya.
Ahmadriswan juga menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk membangun kebijakan berdasarkan indikator terukur yang dirilis oleh BPS. Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya fokus pada hal-hal yang terlihat, melainkan juga pada apa yang tercatat dalam data resmi. “Jika pembangunan hanya berorientasi pada fisik tanpa melihat indikator sosial-ekonomi, maka hasilnya tidak akan konvergen. Inilah pentingnya data sebagai kompas pembangunan,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada April hingga Juni 2026 menjadi agenda besar berikutnya yang disiapkan BPS. Sensus ini akan memotret seluruh pelaku usaha di luar sektor pertanian. Hasilnya akan menjadi landasan perencanaan ekonomi nasional dan daerah, sekaligus memperkaya basis data ekonomi untuk menentukan arah kebijakan ke depan. “Kami hanya mencatat apa yang disampaikan responden, sehingga kualitas data sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Data yang terkumpul bukan hanya arsip, melainkan akan menjadi sejarah pembangunan ekonomi,” tegas Ahmadriswan.
Sebagai simbol dimulainya komitmen bersama, acara ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan bersama Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution. Selain itu, dilakukan pula penyerahan simbolis tiga buku statistik kepada Sekdaprov sebagai bukti sinergi antara Pemprov Lampung dan BPS dalam memperkuat literasi data.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Lampung berharap terjalin kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Dengan literasi data yang semakin kuat, diharapkan setiap kebijakan pembangunan dapat lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Data tidak lagi berhenti sebagai laporan formal, melainkan menjadi instrumen nyata untuk membangun Lampung yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.***
