DJADIN MEDIA– Polemik seputar keberadaan Sekolah Siger kembali menyeruak ke permukaan dan memantik perhatian publik. Sekolah swasta yang disebut-sebut beroperasi tanpa izin resmi itu kini menjadi sorotan tajam berbagai kalangan, terutama karena belum adanya tindakan tegas dari pihak berwenang, meski kasusnya telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak.
Di tengah kontroversi yang semakin memanas ini, nama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) ikut terseret dalam pusaran kritik publik. Banyak pihak menilai RMD belum menunjukkan sikap tegas terhadap keberadaan sekolah ilegal tersebut, bahkan dianggap mendukung kebijakan yang dinilai menyalahi aturan hukum dan merugikan eksistensi sekolah swasta lain di Provinsi Lampung.
Beberapa tokoh pendidikan dan organisasi masyarakat menilai bahwa sikap diam RMD justru memperburuk situasi. Seorang kepala sekolah yang sempat menjadi pendukungnya pada Pilkada 2024 bahkan mengaku kecewa dan menyesal telah mengkampanyekan RMD. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah provinsi saat ini justru tidak berpihak pada sekolah swasta yang selama ini berjuang mempertahankan kualitas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran.
“Kami dulu percaya RMD akan membawa perubahan bagi pendidikan Lampung, tapi nyatanya tidak demikian. Sekarang malah muncul sekolah ilegal yang dibiarkan beroperasi. Kami merasa dikhianati,” ujar kepala sekolah tersebut dengan nada kecewa.
Kritik serupa datang dari Organisasi Masyarakat Ladam yang menuding Gubernur RMD gagal menunjukkan keberpihakan pada penegakan hukum di sektor pendidikan. Menurut mereka, kebijakan ini justru memperlihatkan “tangan besi” yang mengabaikan rasa empati terhadap nasib sekolah-sekolah swasta yang semakin terpinggirkan.
Pangdam Misrul, salah satu tokoh masyarakat yang turut menyoroti kasus ini, menilai kebijakan mendukung keberadaan Sekolah Siger sebagai langkah keliru yang mencerminkan lemahnya pemahaman hukum dari para pemimpin daerah. “Itu sudah parah, kok gubernur mendukung. Ada apa ini? Masa seorang pemimpin tidak tahu mana yang legal dan ilegal?” ujarnya, Kamis (14/8/2025).
Ia menambahkan, seharusnya Gubernur Lampung memahami bahwa pendidikan swasta juga bagian dari sistem pendidikan nasional yang wajib dilindungi. “Banyak sekolah swasta tutup karena kekurangan murid dan dana. Tapi pemerintah malah biarkan sekolah ilegal tumbuh. Ini bisa mematikan dunia pendidikan swasta,” lanjutnya.
Praktisi pendidikan M. Arief Mulyadin turut mempertanyakan ketegasan RMD dalam menjalankan sumpah jabatan sebagai Gubernur. Ia menduga, diamnya RMD bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena adanya kepentingan politik yang melibatkan pihak lain. “Ada indikasi kuat bahwa Gubernur dan Wali Kota saling bekerja sama. Ini bukan hanya pembiaran, tapi bisa jadi bagian dari strategi yang sengaja melemahkan sekolah swasta,” tegas Arief.
Ia menilai Gubernur seharusnya memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik untuk menghentikan langkah yang merugikan dunia pendidikan. “Apalagi RMD dan Eva Dwiana sama-sama punya latar belakang partai yang sama. Seharusnya mudah bagi RMD untuk menegur dan mengoreksi kebijakan yang menyalahi hukum,” tambahnya.
Kasus Sekolah Siger kini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Rahmat Mirzani Djausal. Publik menantikan langkah konkret dari Gubernur Lampung untuk menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum dan keadilan dalam sektor pendidikan. Sebab, pendidikan bukan sekadar urusan pembangunan fasilitas, tetapi juga integritas dan tanggung jawab moral terhadap masa depan generasi muda.
Jika skandal ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan RMD akan semakin terkikis. Kini semua mata tertuju pada langkah gubernur—apakah ia akan menegakkan aturan dengan tegas, atau justru membiarkan polemik ini menjadi noda panjang dalam catatan kepemimpinannya di Bumi Ruwa Jurai.***
