DJADIN MEDIA- Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) dan puskesmas keliling (pusling) di Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. Meski pemerintah kota menganggarkan sekitar 50 miliar rupiah untuk program ini melalui APBD yang disahkan DPRD, banyak warga mengaku belum mengetahui atau menerima sosialisasi mengenai manfaat layanan kesehatan tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait keterbukaan informasi dan efektivitas komunikasi program kesehatan publik.
Rohim, warga Garuntang, mengungkap pengalamannya saat berobat di BLUD Puskesmas Satelit pada Senin, 5 Januari 2026. Ia menggunakan BPJS untuk perawatan gatal-gatal, tetapi sama sekali belum menerima informasi tentang P2KM. “Abis berobat gatal-gatal, pakai BPJS. Untuk P2KM saya belum denger. RT atau yang lain juga enggak pernah ngasih tahu tuh,” jelasnya. Rohim juga belum pernah melihat puskesmas keliling beroperasi di lingkungannya, padahal layanan ini seharusnya memberikan pemeriksaan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes.
Warga lain, Sarbanun dari Langkapura, memiliki pengalaman serupa. Setelah memasang implant di Puskesmas Segala Mider pada 26 Desember 2025, ia juga mengaku tidak pernah menerima sosialisasi program P2KM maupun informasi tentang pusling. “Enggak ada info dari aparat setempat, dan saya enggak pernah lihat puskesmas keliling di lingkungan kami,” ujarnya.
Meski program ini sudah dialokasikan setengah dari total anggaran 50 miliar rupiah untuk menstimulasi layanan kesehatan berbasis KTP dan KK Bandar Lampung, klarifikasi dari pihak Dinas Kesehatan maupun BLUD Puskesmas terkait pelaksanaan layanan dan distribusi anggaran belum diperoleh. Redaksi telah mengupayakan konfirmasi langsung ke Kepala Dinas Kesehatan pada 5 Januari 2026, namun pertemuan tidak dapat dilakukan karena harus mengatur janji terlebih dahulu. Sebagai langkah resmi, surat permohonan informasi diajukan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Begitu pula upaya konfirmasi dilakukan ke Kepala BLUD Puskesmas Satelit dan Puskesmas Segala Mider. Pegawai di kantor Puskesmas Satelit menyampaikan bahwa kepala puskesmas sedang rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sehingga klarifikasi belum dapat diberikan. Hal serupa terjadi di Puskesmas BLUD Segala Mider.
Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menegaskan anggaran Dinkes yang tersalur ke BLUD Puskesmas memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, termasuk layanan P2KM dan pusling. Dari total anggaran 50 miliar rupiah, sekitar 25 miliar dialokasikan langsung untuk layanan berbasis KTP dan KK. Namun, tanpa sosialisasi yang memadai, warga berpotensi tidak memanfaatkan fasilitas yang seharusnya gratis dan mudah dijangkau.
Kondisi ini menimbulkan pentingnya transparansi dan komunikasi publik dalam implementasi layanan kesehatan. Layanan yang bersumber dari anggaran negara atau APBD wajib terlaksana sesuai amanah undang-undang kesehatan dan peraturan terkait keuangan serta keterbukaan informasi publik. Ke depan, sosialisasi yang lebih luas dan pemantauan pelaksanaan P2KM dan pusling menjadi kunci agar manfaat program kesehatan benar-benar dirasakan seluruh warga Kota Bandar Lampung.***
