DJADIN MEDIA– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan partai politik untuk memperjuangkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Hal ini disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Musyawarah Wilayah VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung yang digelar di Ballroom Hotel Emersia, Minggu (24/8/2025).
Dalam forum tersebut, Gubernur Mirza menegaskan bahwa politik bukan hanya sekadar perebutan kekuasaan, melainkan harus melahirkan keputusan yang membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, regulasi dan kebijakan politik menentukan banyak hal penting dalam kehidupan rakyat, mulai dari harga bahan pokok, penyediaan lapangan kerja, hingga kualitas pendidikan.
“Lampung tidak akan bisa keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran jika hanya mengandalkan pemerintah saja. Dibutuhkan kolaborasi nyata dari semua pihak, terutama partai politik, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Gubernur Mirza.
Ia memaparkan sejumlah persoalan serius yang masih dihadapi Provinsi Lampung. Tingkat pengangguran terbuka, misalnya, mencapai 10,67 persen, angka yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Pada sektor pendidikan, kondisi juga memprihatinkan. Dari seluruh lulusan SMP, hanya sekitar 62 persen yang melanjutkan ke jenjang SMA, sementara hanya 21 persen lulusan SMA yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi.
Lebih ironis lagi, kata Mirza, sekitar 30 ribu lulusan sarjana setiap tahun hanya 3 persen yang bisa bekerja sesuai bidang keahliannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, Gubernur Mirza juga menyoroti masalah distribusi hasil pertanian, khususnya gabah. Menurutnya, mayoritas gabah yang diproduksi petani Lampung justru keluar daerah. Akibatnya, masyarakat lokal harus membeli beras dengan harga mahal. Kebijakan pelarangan ekspor gabah, ujarnya, sempat membuat penggilingan padi di desa kembali bergeliat, sehingga memberi dampak positif bagi perekonomian lokal.
“Lampung punya sumber daya alam yang melimpah. Tapi tanpa kebijakan distribusi yang adil dan berpihak pada petani, hasil pertanian justru lebih banyak dinikmati pihak luar. Ini yang harus segera kita benahi,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Mirza menekankan pentingnya menghadirkan biaya pendidikan yang murah namun dengan kualitas pengajaran yang baik. Ia memperingatkan bahwa tanpa perbaikan di bidang pendidikan, bonus demografi yang dimiliki Lampung justru bisa berubah menjadi beban sosial.
“Kuncinya ada pada pendidikan. Kalau kualitas pengajaran tidak diperbaiki dan akses pendidikan masih mahal, maka bonus demografi bisa berbalik menjadi bencana. Anak-anak muda kita tidak akan siap bersaing,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, menegaskan komitmen partainya untuk menghadirkan politik yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Menurutnya, politik tidak boleh berhenti pada perebutan kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, serta menciptakan kesejahteraan.
“Politik adalah alat perjuangan. Setiap kebijakan yang lahir dari proses politik harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan justru menambah beban hidup mereka. Kalau rakyat masih sulit, artinya ada yang salah dalam praktik politik kita,” ujarnya.
Ade menilai Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, hingga kelautan. Namun potensi tersebut belum dikelola secara optimal sehingga belum memberikan nilai tambah signifikan bagi masyarakat. Ia mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak pada petani, nelayan, dan kelompok rentan lainnya agar tercipta keadilan sosial.
Selain isu ekonomi, Ade juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing. Menurutnya, jika generasi muda tidak mendapatkan akses pendidikan dan lapangan kerja yang memadai, maka potensi bonus demografi yang dimiliki Lampung hanya akan menjadi beban.
“Bonus demografi harus dimanfaatkan dengan benar. Generasi muda perlu difasilitasi agar mereka bisa tumbuh sebagai SDM yang unggul. Pendidikan berkualitas dan lapangan kerja adalah kuncinya,” jelasnya.
Ade kemudian mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, partai politik, hingga masyarakat sipil, untuk membangun kolaborasi yang nyata. Ia menekankan bahwa politik harus dihadirkan sebagai sarana ibadah, pengabdian, dan perjuangan, bukan sekadar janji.
“Mari kita jadikan politik sebagai jalan perjuangan untuk menghadirkan solusi nyata. Kalau kolaborasi ini terjalin kuat, Lampung bisa lebih maju, masyarakatnya sejahtera, dan keadilan bisa dirasakan oleh semua,” pungkasnya.***
