DJADIN MEDIA- Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Lampung Selatan melakukan kunjungan kerja ke PT Oasis Wood Industry pada Minggu (6/7/2026) sebagai tindak lanjut atas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik, mulai dari pengelolaan limbah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan, Taman, didampingi Ketua Komisi III Yuti Ramayanti, Ketua Komisi I Edi Waluyo, anggota Komisi II Ahmad Al-Akhran, serta anggota Komisi IV Agus Sartono, Farizal Purba, dan Derri Kusuma.
Turut mendampingi rombongan, jajaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam agenda tersebut, Komisi Gabungan DPRD Lampung Selatan meninjau secara langsung aktivitas operasional perusahaan sekaligus berdialog dengan manajemen PT Oasis Wood Industry.
Pembahasan difokuskan pada upaya memastikan sistem pengelolaan limbah perusahaan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat di sekitar kawasan operasional.
Selain persoalan lingkungan, DPRD Lampung Selatan juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja, khususnya mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan.
DPRD menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) turut menjadi salah satu fokus dalam kunjungan tersebut. DPRD Lampung Selatan berharap PT Oasis Wood Industry dapat menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata, tepat sasaran, dan berkelanjutan sehingga keberadaan perusahaan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi Gabungan DPRD Lampung Selatan berharap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan.
DPRD Lampung Selatan juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan setiap perusahaan mematuhi ketentuan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perizinan, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan demi terciptanya iklim investasi yang sehat, perlindungan terhadap tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.***