DJADIN MEDIA- Awal tahun 2026 kembali menguji kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Masuk tahun kedua masa jabatan, persoalan yang dihadapi masih berkutat pada isu mendasar namun krusial, yakni pendapatan asli daerah yang belum mencapai target dan ruang fiskal yang sempit. Situasi ini menjadi penting karena menyentuh langsung kemampuan pemerintah daerah memenuhi harapan publik.
Realisasi PAD Lampung pada tahun anggaran sebelumnya tercatat sekitar Rp3,37 triliun dari target lebih Rp4,22 triliun. Angka ini setara 79,9 persen, dengan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang juga belum optimal. Kondisi tersebut membuat pemerintah provinsi harus ekstra hati-hati menyusun prioritas belanja, di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat.
Situasi fiskal yang terbatas bukan hal baru bagi Mirza. Pada awal kepemimpinannya tahun 2025, ia mewarisi kas daerah sekitar Rp400 miliar dengan beban utang jangka pendek dan kewajiban tunda bayar yang menembus Rp1,8 triliun. Warisan ini membentuk konteks mengapa banyak kebijakan ditempuh secara bertahap dan realistis.
Meski begitu, arah kerja pemerintahan mulai terlihat. Di sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 79,79 persen. Laju kerusakan jalan juga berhasil ditekan signifikan, menunjukkan fokus pada perawatan aset yang sudah ada, bukan sekadar proyek besar yang membebani anggaran.
Pemerintah provinsi juga menangani puluhan ruas jalan dan jembatan sepanjang tahun pertama. Angka-angka ini mungkin tidak mencolok, tetapi di tengah keterbatasan fiskal, kebijakan tersebut mencerminkan upaya menjaga fungsi dasar pelayanan publik agar tetap berjalan.
Upaya penanganan banjir di Bandarlampung menjadi contoh pendekatan yang lebih humanis. Pembangunan embung pengendali banjir di Kemiling dan Langkapura tidak hanya berfungsi teknis, tetapi juga dirancang sebagai ruang publik. Infrastruktur dihadirkan sebagai bagian dari kehidupan warga, bukan sekadar beton.
Di bidang pendidikan, kebijakan penghapusan pungutan sekolah negeri dan pengembalian ijazah yang tertahan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Langkah ini menjawab keresahan lama orang tua dan siswa, sekaligus menegaskan keberpihakan pada akses pendidikan yang lebih adil.
Pemerintah provinsi juga mulai membuka peluang penempatan tenaga kerja ke luar negeri, termasuk Jepang. Strategi ini diposisikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar anak muda Lampung memiliki pilihan masa depan yang lebih luas.
Pada sisi kebudayaan, simbol-simbol persatuan dan identitas lokal terus diperkuat. Prosesi adat yang dilakukan sejak awal masa jabatan hingga upaya sertifikasi situs cagar budaya menunjukkan perhatian pada warisan budaya sebagai fondasi sosial, bukan sekadar seremoni.
Gaya personal Mirza yang kerap disorot publik, termasuk kebiasaan bermalam di masjid, turut membentuk persepsi tentang kesederhanaan dan etos kerja. Terlepas dari tafsir politik, simbol ini memberi narasi alternatif tentang kepemimpinan di tengah krisis kepercayaan publik.
Dengan mandat lebih dari 82 persen suara pada Pilgub 2024, ekspektasi terhadap kepemimpinannya sangat tinggi. Kritik tetap hadir dan wajar dalam demokrasi, namun tantangan utama ke depan adalah menjaga konsistensi arah kebijakan agar kesejahteraan publik tetap menjadi fokus utama.
Keterbatasan fiskal sering kali menjadi ruang pembuktian. Awal 2026 menunjukkan bahwa kepemimpinan di Lampung sedang berada pada fase tersebut, ketika keputusan tidak selalu populer, tetapi menentukan arah jangka panjang daerah.***
