DJADIN MEDIA– Menjelang Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Lampung telah memetakan sejumlah daerah di Provinsi Lampung yang dianggap rawan. Identifikasi kerawanan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang damai, aman, dan berintegritas.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, menjelaskan bahwa pihaknya terus fokus pada upaya pencegahan menjelang tahapan pilkada. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan strategi pencegahan agar Pilkada 2024 di Lampung berjalan lancar dan tanpa masalah. Kami melakukan pemetaan kerawanan berbasis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan isu strategis,” ungkap Hamid.
Hasil pemetaan menunjukkan berbagai potensi kerawanan di tingkat provinsi. Beberapa di antaranya meliputi penduduk potensial tanpa E-KTP, indikasi politik uang, dan sengketa hasil pilkada. Bawaslu juga mencatat adanya potensi gugatan terkait proses pilkada dan masalah dengan daftar pemilih tetap (DPT), seperti pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar.
Berikut adalah rincian kerawanan yang diidentifikasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung:
1. Surat Suara Tertukar: Rawan di Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Lampung Barat.
2. Ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI: Rawan di Lampung Utara, Pesisir Barat, dan Bandar Lampung.
3. Pemilih Ganda: Rawan di Lampung Timur, Pringsewu, dan Bandar Lampung.
4. Penduduk Tanpa E-KTP: Rawan di Bandar Lampung dan Pringsewu.
5. Politik Uang: Rawan di Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Utara.
6. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat tapi Terdaftar di DPT: Rawan di Lampung Timur, Lampung Barat, dan Pringsewu.
7. Pelanggaran saat Pemungutan Suara: Rawan di Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.
8. Penghitungan Suara Ulang: Rawan di Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Bandar Lampung.
9. Pemungutan Suara Ulang: Rawan di Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.
10. Komplain dari Saksi: Rawan di Lampung Timur, Bandar Lampung, dan Lampung Tengah.
11. Kekerasan Politik: Rawan di Mesuji dan Pringsewu.
12. Gugatan Hasil Pilkada: Rawan di Lampung Selatan, Metro, dan Lampung Barat.
13. Sengketa Proses Pilkada: Rawan di Lampung Selatan, Tulang Bawang, dan Metro.
14. Perubahan Suara pada Rekapitulasi: Rawan di Lampung Timur, Lampung Barat, dan Pesawaran.
15. Pelanggaran Lokasi Kampanye: Rawan di Lampung Barat.
16. Bencana Alam yang Mengganggu Tahapan: Rawan di Pesawaran, Lampung Selatan, dan Tulangbawang.
17. Himbauan untuk Memilih Calon Tertentu: Rawan di Pesawaran dan Lampung Selatan.
18. Penyelenggara yang Menunjukkan Keberpihakan: Rawan di Pesawaran dan Pesisir Barat.
19. Intimidasi Terhadap Pemilih dan Penyelenggara: Rawan di Pringsewu dan Tulang Bawang Barat.
20. Pemilih Pindah Memilih yang Tidak Dapat Memberikan Hak Suaranya: Rawan di Bandar Lampung, Metro, dan Pesawaran.
21. Dokumen Palsu dalam Pencalonan: Rawan di Pesawaran, Lampung Selatan, dan Pringsewu.
22. Peserta Pemilu yang Tidak Melaporkan Dana Kampanye: Rawan di Lampung Selatan dan Lampung Tengah.
23. Pelanggaran saat Pemungutan Suara: Rawan di Tanggamus, Way Kanan, dan Bandar Lampung.
24. Penyalahgunaan Anggaran Pemilu: Rawan di Tanggamus.
Bawaslu Lampung telah menginstruksikan Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan kerawanan di masing-masing wilayah dan menyusun langkah-langkah pencegahan sesuai temuan tersebut.***