DJADIN MEDIA— Jelang pelaksanaan Muktamar PKB 2024 di Bali, hubungan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin memanas. Dalam konteks ini, PBNU didorong untuk menggelar Muktamar Luar Biasa PKB.
Dorongan ini muncul setelah ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren (ponpes) berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, pada 12 Agustus 2024. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengungkapkan kekhawatiran mengenai arah dan kebijakan PKB saat ini.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) PKB seperti Amin Said Husni dan Anwar Manshur serta pengasuh pesantren dari berbagai wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Selatan.
Menurut Anwar Iskandar, ada dua kesepakatan utama dari pertemuan tersebut. Pertama, hubungan antara PBNU dan PKB yang meliputi aspek ideologis, historis, politis, organisatoris, dan kultural. Kedua, para kiai sepakat agar PBNU segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki PKB.
“Kami menilai bahwa PKB semakin menjauh dari muruah utama sejak partai itu didirikan,” ujar Anwar.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), membenarkan adanya usulan muktamar tandingan oleh para kiai. Namun, ia menegaskan bahwa PBNU tidak dalam posisi untuk merancang muktamar luar biasa tersebut. “Kami memiliki tanggung jawab moral untuk membenahi PKB yang dianggap melenceng, namun PBNU tidak dalam posisi merancang muktamar luar biasa,” jelas Gus Yahya.
Munculnya dukungan untuk muktamar luar biasa ini diduga berkaitan dengan beberapa kebijakan PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar, seperti pengurangan peran Dewan Syuro. Amin Said Husni mengungkapkan bahwa struktur PKB semula hampir mirip dengan NU, namun kini Dewan Syuro kehilangan fungsinya sebagai penentu utama keputusan partai.
“Dulu, seperti NU, keputusan organisasi harus ditandatangani oleh empat orang. Sekarang, Dewan Syuro tidak diharuskan lagi menandatangani keputusan partai,” kata Amin Said.
Sebelumnya, pertemuan serupa juga berlangsung di Hotel Yusro Jombang, di mana puluhan anggota Dewan Syuro PKB mengeluhkan berkurangnya peran mereka. “Kami hanya berfungsi sebagai pengawas yang terbatas,” kata Lutfi Andalusie, Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Cirebon. Mereka berharap PBNU segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki keadaan di PKB