DJADIN MEDIA— Wacana reshuffle kabinet yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya terkait dengan menteri dari PDIP dan NasDem, tidak menjadi masalah besar bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus, mengungkapkan bahwa partainya telah mendengar kabar mengenai kemungkinan pencopotan dua menteri dari PDIP dalam reshuffle kabinet yang belakangan ini menguat. Awalnya, kabar tersebut hanya menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebagai salah satu yang akan diganti. Namun, informasi terbaru menyebutkan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga juga termasuk dalam daftar yang dipertimbangkan.
“Nah, sekarang tambah lagi info, ada namanya Pak Laoly [Menkumham] dan Bu Bintang [Menteri PPPA], kita enggak tahu yang mana,” ujar Deddy.
Informasi ini juga dikonfirmasi oleh sumber lain di dalam koalisi pemerintah. Meskipun demikian, Deddy menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, dan PDIP tidak mempermasalahkannya.
“Sejak awal, PDIP berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya. Jika Presiden merasa perlu melakukan reshuffle, itu adalah haknya,” jelas Deddy.
Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim, menambahkan harapan agar reshuffle kabinet kali ini dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama dalam menghadapi isu ekonomi yang menjadi perhatian akhir-akhir ini. Chico juga menekankan pentingnya bahwa reshuffle tidak hanya menjadi ajang bagi-bagi jabatan, melainkan sebagai upaya untuk menyinkronkan pemerintahan dengan kebutuhan masa depan, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kami berharap reshuffle bukan hanya sekadar bagi-bagi jabatan, tetapi juga sebagai upaya evaluasi dan peningkatan kinerja,” kata Chico.***
