DJADIN MEDIA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Halim Iskandar, atau lebih dikenal sebagai Cak Imin, menolak memenuhi panggilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait tindak lanjut Mandat Tebuireng. Mandat tersebut merupakan aspirasi dari sejumlah kiai yang meminta PBNU untuk membenahi PKB.
Penolakan ini disampaikan Cak Imin menyusul pernyataan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang berencana mengundang Cak Imin untuk mendiskusikan Mandat Tebuireng. Dalam Mandat tersebut, PBNU diharapkan dapat memberikan arahan untuk perbaikan internal PKB
Cak Imin mengkritik cara PBNU dalam menangani masalah ini. Ia menilai para elite PBNU tidak menunjukkan sikap sopan dan menghargai. “Silaturahmi dan ngopi bareng itu baik, asalkan dilakukan dengan niat dan akhlak yang baik. Namun, sejak awal mereka tidak sopan dan tidak mencerminkan watak kiai. Karena itu, kami harus menolak,” ujar Cak Imin melalui akun Twitter-nya, @CakiminNOW.
Cak Imin juga menuduh elite PBNU memiliki ambisi dan nafsu berkuasa yang telah mengabaikan karakter seharusnya dimiliki oleh PBNU. Ia menyatakan keprihatinannya sebagai warga NU dan Syuriyah di salah satu ranting NU atas tindakan oknum-oknum yang membawa nama lembaga dengan mengatasnamakan kiai.
“Secara kelembagaan, PBNU dan PKB tidak ada hubungan langsung. Jangan memanfaatkan hubungan historis dan aspiratif untuk menguasai PKB. Naudzubillah,” tegas Cak Imin.
Ketegangan antara PKB dan PBNU semakin memanas belakangan ini. PBNU sebelumnya mengadakan pertemuan dengan para kiai di Pesantren Tebuireng, Jombang, untuk membahas hubungan antara NU dan PKB. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa ‘Mandat Tebuireng’ diserahkan kepada Rais Aam PBNU untuk dilakukan perbaikan di PKB. Mandat ini kemudian disampaikan oleh Rais Aam bersama kiai sepuh kepada Gus Yahya di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, pada 13 Agustus 2024.***
