DJADIN MEDIA — Gerakan Bela Kader (GBK) mengancam akan mendesak Partai Golkar untuk memberikan restu kepada kader yang tidak mendapatkan rekomendasi dalam Pilkada 2024.
GBK, yang merupakan gabungan dari sejumlah kader Partai Golkar, akan mengadakan aksi ke Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta, untuk menuntut keadilan bagi kader-kader potensial yang merasa terpinggirkan. “Kami berjuang untuk membela kader-kader Golkar yang terzalimi, yang tidak diberikan kesempatan untuk maju dalam Pilkada 2024,” tegas Lisman Hasibuan, inisiator Gerakan Bela Kader dan Koordinator Kader Muda Golkar.
Lisman menyesalkan keputusan DPP Golkar yang lebih memilih calon-calon non-kader untuk posisi Cakada, meski di beberapa daerah kader Golkar memiliki potensi dan elektabilitas yang lebih baik. “Di Sumut, Sulsel, Papua, Halmahera, dan Jawa Tengah, kader kami telah berjuang keras untuk memenangkan Golkar di daerahnya. Namun, saat mereka ingin maju sebagai Cakada, DPP malah memilih orang yang tidak memiliki kontribusi berarti bagi Golkar selama Pemilu 2024. Ini jelas tidak adil,” ujar Lisman.
Contoh ketidakpuasan ini tampak jelas dalam Pilkada Papua, di mana kader dan simpatisan Golkar merasa kecewa karena DPP Golkar memberikan rekomendasi kepada Fakhiri dan Aryoko sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Padahal, Paulus Waterpauw, Ketua Golkar Papua Barat dan kader setia Golkar, sudah lebih dahulu melakukan kampanye dan memiliki dukungan yang signifikan.
“Survei menunjukkan Paulus Waterpauw memiliki posisi teratas dibandingkan kandidat lain, seperti Fakhiri yang bukan kader Golkar dan memiliki survei yang rendah,” jelas Lisman. Hal yang sama juga terjadi di Sumut, Sulsel, Jatim, Jabar, Jateng, serta puluhan calon Bupati dan Walikota yang merasa diabaikan setelah berjuang untuk kemenangan Golkar.
Lisman menegaskan bahwa tindakan DPP Golkar bisa merusak peluang partai di masa depan. “Jika terus seperti ini, Airlangga dan DPP akan menghancurkan Golkar menjelang Pemilu 2029. Potensi kemenangan Golkar banyak bergantung pada kader-kader yang sudah menduduki posisi kepala daerah,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjut, Lisman berencana menggalang para kader yang merasa terzalimi untuk melakukan somasi dan gerakan protes ke DPP Golkar. Mereka akan menuntut revisi rekomendasi yang telah diterbitkan dan penunjukan kader-kader potensial seperti Paulus Waterpauw, Ijeck, dan Taufan Pawe sebagai calon Pilkada.
“Kami mengimbau agar kader-kader Golkar tidak takut untuk membela haknya. Semua kader memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan adil, terutama menjelang Munas yang akan dilaksanakan. Jika DPP tidak memperhatikan keluhan ini, kami akan menggugat kebijakan mereka di Munas nanti,” pungkas Lisman.***
