DJADIN MEDIA—Presiden Joko Widodo kembali menunda pemindahan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun sebelumnya sudah direncanakan, Jokowi memutuskan untuk mengkaji ulang langkah tersebut hingga infrastruktur pendukung siap sepenuhnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa meski hunian di IKN sudah siap, Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa sistem digital dan perkantoran di IKN telah sempurna sebelum pemindahan dilakukan. “Presiden memberikan arahan terbaru untuk tidak terburu-buru. Beliau ingin memastikan bahwa infrastruktur digital dan sistem lainnya sudah sepenuhnya siap, karena pemindahan ASN bukan hanya soal pindah kantor, tetapi juga perubahan budaya digital,” ujar Anas.
Jumlah ASN yang akan dipindahkan tetap sebanyak 1.700 orang untuk gelombang pertama. Namun, Anas belum bisa memastikan tanggal pasti pemindahan tersebut. “Kita masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden dan keputusan dari Otorita IKN. Kemungkinan pemindahan bisa terjadi pada bulan Oktober atau September, tergantung pada kesiapan infrastruktur,” tambahnya.
Rencana awal Jokowi adalah memindahkan kantor-kantor pemerintahan secara bertahap mulai Agustus, dengan rencana untuk berkantor di IKN pada akhir masa jabatannya. Namun, karena beberapa infrastruktur belum selesai menjelang 17 Agustus, rencana tersebut ditunda. Fokus Jokowi saat itu beralih ke persiapan upacara 17 Agustus di IKN.
Jokowi menjelaskan, “Kita harus melihat kondisi lapangan. Banyak hal yang belum selesai, seperti bandara yang belum rampung,” ujar Jokowi setelah meresmikan gedung baru RSUP dr. Sardjito di Sleman, DIY, Rabu (28/8).
Selain itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat mengkritik fasilitas di IKN, menyoroti masalah ketersediaan air bersih. Putrinya, Puan Maharani, juga mengeluhkan kesulitan mandi di IKN akibat ketiadaan air bersih dan adanya indikasi kontaminasi bakteri dalam air.***
