DJADIN MEDIA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Pemilu 2024 telah mencapai 78 persen dari pagu APBN 2024, yang termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Pilkada Serentak.
Dalam konferensi pers APBN KiTa, Sri Mulyani menyebutkan bahwa hingga Agustus 2024, total anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp29,8 triliun dari total pagu sebesar Rp38,2 triliun. “Pemilu telah selesai, tetapi masih diperlukan akuntabilitas. KPU terus melanjutkan persiapan untuk Pilkada, sehingga kami tetap mencairkan anggaran ini,” jelas Sri Mulyani.
Ia menambahkan bahwa meski pemilu dilaksanakan pada Februari 2024, persiapannya dimulai sejak tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp3,1 triliun. Realisasi anggaran untuk tahun 2023 mencapai Rp29,9 triliun, dan pada 2024 diperkirakan mencapai Rp38,2 triliun. “Ini termasuk biaya langsung untuk KPU dan Bawaslu sebesar Rp27 triliun serta dukungan dari kementerian lain terkait informasi, keamanan, dan masalah hukum,” terangnya.
Untuk naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada, Sri Mulyani melaporkan bahwa realisasi anggaran untuk KPU telah mencapai Rp26,85 triliun, atau 93 persen dari total anggaran Rp28,76 triliun. Sementara itu, NPHD untuk Bawaslu terealisasi sebesar Rp7,72 triliun, atau 88 persen dari total anggaran Rp8,76 triliun.
“Pemerintah daerah menghibahkan dana kepada KPU, yang kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan pemilu di daerah masing-masing. Meski terlihat seperti pemerintah daerah memberikan dana ke pusat, sebenarnya itu untuk pemilu di daerah mereka,” tambahnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa untuk Pilkada, pemerintah daerah telah mengeluarkan Rp34,57 triliun dari target Rp37,52 triliun yang dihibahkan ke Kementerian Keuangan untuk disalurkan ke KPU dan Bawaslu. “Untuk daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya, kami akan memotong langsung dari dana transfer bulanan ke daerah,” ujarnya.***
