DJADIN MEDIA – Aktivis 98, Raras Tedjo, menuduh Presiden Joko Widodo menggunakan strategi politik sandera untuk mempertahankan pengaruhnya setelah masa jabatannya berakhir. Menurut Tedjo, langkah-langkah tersebut tampak seperti kudeta terhadap demokrasi dan melibatkan sejumlah partai politik serta menteri yang terjerat kasus hukum.
Dalam jumpa pers bertema ‘Jokowi Kudeta Demokrasi: Kasus Golkar’ yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8), Tedjo mengungkapkan bahwa Jokowi memanfaatkan kekuasaan politiknya untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan-keputusan penting. “Politik sandera ini nyata adanya. Kita tahu banyak petinggi dan menteri yang terlibat kasus hukum,” ujar Tedjo.
Tedjo menilai Jokowi memegang kartu truf dalam permainan politik, yang digunakannya untuk memastikan kepentingannya tetap terjaga. Salah satu kepentingannya, menurut Tedjo, adalah melindungi dirinya dari potensi jeratan hukum setelah masa kepresidenannya berakhir.
“Kartu ini dimainkan ketika Jokowi memiliki kepentingan tertentu. Kita semua tahu bahwa Jokowi adalah presiden pertama di negara ini tanpa partai politik yang mendukungnya, dan ini bisa berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan,” jelasnya.
Meskipun anaknya menjabat sebagai wakil presiden, Tedjo mengingatkan bahwa ancaman hukum bagi Jokowi setelah lengser dari kekuasaan tetap ada. “Jokowi bermain dengan kasus-kasus para politisi untuk memastikan mereka tunduk selama pemerintahannya,” tambah Tedjo.
Tedjo memperingatkan bahwa tanpa dukungan politik yang kuat, Jokowi bisa menghadapi tuntutan hukum setelah masa kepresidenannya. “Kita mungkin akan melihat presiden pertama di Indonesia yang diadili secara hukum, dan untuk mencegah itu, Jokowi melakukan intervensi melalui jalur hukum,” tutupnya.***
