• Biolink
  • Djadin Media
  • Network
  • Sample Page
Sunday, June 15, 2025
  • Login
Djadin Media
  • Beranda
  • Daerah
  • Ekonomi & Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Politik
  • Teknologi
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
  • Ekonomi & Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Politik
  • Teknologi
No Result
View All Result
Djadin Media
No Result
View All Result
Home Politik

Upacara HUT RI PDIP: Megawati Kritik Praktik Hukum di Indonesia

Fatih KesumabyFatih Kesuma
August 31, 2024
in Politik
0
Upacara HUT RI PDIP: Megawati Kritik Praktik Hukum di Indonesia

 

DJADIN MEDIA — Tanpa kehadiran di Istana Negara Jakarta dan IKN, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih untuk menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia di Sekolah PDIP. Dalam acara tersebut, Megawati melontarkan kritik tajam terhadap praktik hukum yang berlaku di tanah air.

Menurut Megawati, saat ini hukum di Indonesia telah menyimpang dari tujuan awal kemerdekaan, yaitu untuk mewujudkan keadilan. Ia menilai bahwa hukum kini digunakan sebagai alat ancaman oleh penguasa.

“Topangan kemerdekaan yang seharusnya diletakkan pada kedaulatan rakyat, kini berusaha digantikan dengan kedaulatan kekuasaan. Hukum telah bergeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi,” ungkap Megawati.

Megawati juga mengkritik produk hukum yang saat ini banyak diproduksi tanpa landasan filosofis yang jelas. Ia menilai bahwa banyak produk hukum hanya dibuat untuk kepentingan tertentu dan tidak memiliki kegunaan nyata bagi masyarakat.

“Produk hukum saat ini penuh dengan legalitas prosedural, namun tanpa falsafah hukum dan manfaat bagi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Lebih jauh, Megawati menyoroti bahwa hukum di Indonesia saat ini lebih sering digunakan untuk melancarkan kepentingan kekuasaan ketimbang untuk mewujudkan keadilan sosial.

“Hukum seharusnya digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, bukan untuk mereka yang ingin berkuasa dan menggunakan kekuasaannya sebagai alat dominasi,” jelasnya.

Selain itu, Megawati sebelumnya juga menyampaikan kritik keras dalam pengumuman rekomendasi kandidat PDIP untuk Pilkada Serentak 2024, termasuk mengomentari upaya pengambilalihan posisinya sebagai Ketua Umum PDIP.***

Tags: HukumUntukKeadilanHUTRI2024KedaulatanRakyatKepentinganRakyatKetuaUmumPDIPKritikPraktikHukumLegalitasTanpaFalsafahMegawatiKritikHukumPDIPUpacaraHUTPilkada2024
Previous Post

SIMAK! Syarat dan Cara Terbaru Daftar KIS PBI-JK yang Wajib Diketahui

Next Post

Jihan Nurlela Bakal Digandeng Mirza: Siapa Pengganti di DPD RI?

Next Post
Jihan Nurlela Bakal Digandeng Mirza: Siapa Pengganti di DPD RI?

Jihan Nurlela Bakal Digandeng Mirza: Siapa Pengganti di DPD RI?

Facebook Twitter

Alamat Kantor

Perumahan Bukit Billabong Jaya Blok C6 No. 8,
Langkapura, Bandar Lampung
Email Redaksi : lampunginsider@gmail.com
Nomor WA/HP : 081379896119

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Daerah
  • Ekonomi & Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Otomotif
  • Politik
  • Teknologi

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In